Pertahankan Ketahanan Pangan, Dirjen Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Bakal Lanjutkan Program Reforma Agraria

CREATOR: gd-jpeg v1.0 (using IJG JPEG v80), quality = 100?

JAKARTA, NyaringIndonesia.com – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati kembali mengajak seluruh pegawai Ditjen Penataan Agraria di seluruh Indonesia untuk bersama melanjutkan program Reforma Agraria.

Hal itu disampaikan Yulia dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Kegiatan Bidang Penataan dan Pemberdayaan Tahun 2024 pada Rabu (23/10/2024) di Ayana Midplaza Hotel, Jakarta.

Menurut Yulia, pihaknya dapat bekerja sama dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan melalui program Reforma Agraria.

“Beberapa kali Pak Menteri juga menyebutkan bahwa kepemimpinan saat ini juga (berfokus) untuk mempertahankan ketahanan pangan, yang mana ini banyak juga berhubungan dengan kita selaku Ditjen Penataan Agraria,” kata Yulia dilansir dari laman resmi atrbpn.go.id, Jumat 25 Oktober 2024.

Dikatakan Yulia, terkait ketahanan pangan ini Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia harus segera mencapai swasembada pangan untuk menjaga ketahanan pangan, yakni dengan menambah 4 juta hektare luas panen hingga tahun 2029.

Menurutnya, amanat tersebut berkaitan dengan kerangka kerja Kementerian ATR/BPN, yakni Reforma Agraria.

“Di mana salah satu tujuan dari Reforma Agraria selain mengatasi persoalan ketimpangan penguasaan dan pemilikan lahan, juga untuk meningkatkan ketahanan dan kedaulatan pangan,” tuturnya.

Lebih lanjut Yulia menjelaskan, keberlanjutan program Reforma Agraria tersebut juga telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 yang telah disahkan.

“Kita diminta untuk terus melaksanakan Redistribusi Tanah melalui pemberian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan sertipikasi tanah atau penataan aset, serta diikuti dengan penataan akses atau pemberdayaan tanah masyarakat,” jelasnya.

“Ini menjadi dasar kita untuk melanjutkan pekerjaan besar Reforma Agraria,” sambungnya.

Kepada jajarannya, Yulia mengingatkan agar terus memperkuat sinergi dan kolaborasi pasca transisi kepemimpinan yang baru terjadi. Bukan hanya kolaborasi antar internal Kementerian ATR/BPN, namun juga dengan pihak eksternal.

“Sinergi dan kolaborasi tak hanya di tingkat menteri dan dirjen, namun juga kolaborasi di tingkat direktur, kasubdit, dan kepala seksi, semuanya harus berkolaborasi dengan tugas masing-masing,” bebernya.

“Lintas kementerian/lembaga juga, terutama saat ini beberapa kementerian mitra kita sudah diperluas, seperti Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Koperasi, dan Kementerian UMKM,” sebutnya.

Ke depan, Yulia berharap, jajarannya bisa mengajak pihak eksternal tersebut ke depannya untuk lebih fokus dalam mengakselerasi tugas bersama ini.

“Dengan begitu masyarakat dapat merasakan dampak peningkatan manfaat dari program Reforma Agraria,” ujarnya.

Dalam kegiatan ini, terdapat sesi diskusi panel yang diikuti oleh beberapa panelis, salah satunya ialah Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN periode 2019-2022, Surya Tjandra.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria serta perwakilan bidang penataan dan pemberdayaan dari Kanwil BPN Provinsi seluruh Indonesia. ***

Berita Utama