Meskipun PKL mengungkapkan kekecewaan atas hasil audiensi yang dianggap nihil, Folmer memahami urgensi berjualan sebagai sumber utama pendapatan mereka.
“Teman-teman PKL tentu ingin agar dalam rapat tersebut langsung ada keputusan untuk mereka bisa berjualan kembali di Dalem Kaum,” ungkap Folmer.
Sejalan dengan harapan tersebut, Komisi B DPRD Kota Bandung telah menyusun usulan kepada Pemerintah Kota Bandung untuk mempertimbangkan kebijakan jangka pendek melalui kebijakan diskresi.
Hal ini bertujuan memberikan kesempatan kepada PKL untuk berjualan dengan batasan waktu, sambil menunggu perbaikan basement alun-alun sebagai alternatif relokasi.
“Sambil kita menanti perbaikan basement alun-alun untuk relokasi PKL, yang menurut saya kondisinya itu belum memenuhi syarat untuk dilakukan relokasi berkaitan dengan kondisi lokasi,” jelasnya.
Folmer menyampaikan bahwa beberapa aspek, seperti kualitas udara dan ruangan, masih jauh dari standar minimal untuk kegiatan usaha.
Dia menyoroti perlunya pendampingan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bandung, termasuk uji emisi untuk menilai kualitas udara di dalam ruangan.
“Ini kesempatan bagus untuk teman-teman UMKM, dan saya harap UMKM ini serius dalam menjalaninya, dan ini juga bentuk nyata kepedulian PKS untuk memajukan UMKM di Jawa Barat, karena UMKM ini menjadi salah satu sektor yang mampu menekan angka pengangguran,” tandasnya.
