Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Pemerintah membuka peluang untuk mengevaluasi kembali pembagian desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Langkah tersebut baru akan dilakukan setelah pemerintah memperoleh hasil pendataan terbaru yang tengah dikerjakan Badan Pusat Statistik (BPS).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini pemerintah masih menunggu proses Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) yang dilakukan BPS dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Agustus 2026.
“Itu kan di BPS. BPS sedang melakukan sensus ekonomi, kita tunggu saja sensus ekonominya,” kata Airlangga kepada wartawan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jumat (21/8/2026).
Meski membuka ruang evaluasi, Airlangga menegaskan pemerintah tidak akan mengubah konsep dasar pembagian desil. Menurutnya, desil memang hanya terdiri dari 10 kelompok karena merupakan pembagian populasi dari 0 hingga 100 persen.
Dengan demikian, istilah desil 11 atau bahkan desil 12 dinilai tidak sesuai dengan konsep statistik tersebut.
“Bukan (ditambah desilnya). Desil itu kan selalu sampai 10, sama seperti 0-100%. Tidak mungkin 0-120%, desil 12 itu 120% nanti,” ujarnya.
Pembahasan mengenai DTSEN sebelumnya ramai setelah sejumlah warga mempertanyakan hasil pemeringkatan kondisi ekonomi mereka.
Keluhan terutama datang dari masyarakat yang tercatat berada di desil 9 dan 10, tetapi merasa kondisi kehidupan sehari-hari belum mencerminkan kelompok masyarakat kaya.
Keluhan itu antara lain bermunculan di media sosial Threads. Seorang pengguna mengaku masuk desil 9 meski masih tinggal di rumah kontrakan tipe 36, hanya memiliki satu mobil bekas, serta mengaku jarang melakukan perjalanan.
Pengguna lainnya bahkan mengaku tercatat dalam desil 10 meski masih menempati rumah kontrakan dan hanya mengandalkan penghasilan suami sekitar Rp3 juta per bulan.
Persoalan tersebut kemudian berkembang menjadi perdebatan mengenai apakah desil memang tepat digunakan untuk menggambarkan kelas ekonomi seseorang secara langsung.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menilai persoalan tersebut tidak serta-merta menunjukkan adanya masalah dalam metodologi BPS.
Menurut Yusuf, yang perlu diperhatikan justru cara membaca dan menggunakan desil. Ia menjelaskan bahwa desil merupakan sistem pemeringkatan penduduk berdasarkan pengeluaran per kapita.
Populasi kemudian diurutkan dan dibagi menjadi 10 kelompok, dengan masing-masing kelompok mencakup sekitar 10 persen penduduk.
Masalah muncul ketika desil 9 atau 10 langsung diterjemahkan sebagai kelompok kaya.
“Desil 10 memang sangat heterogen karena batas bawahnya jelas, tetapi tidak punya batas atas,” kata Yusuf kepada Kontan.co.id, Kamis (13/8/2026).
Berdasarkan data 2024, Yusuf menyebut desil 10 memiliki batas awal pengeluaran sekitar Rp3,03 juta per kapita per bulan. Namun, pengeluaran pada kelompok tersebut bisa melonjak hingga sekitar Rp133 juta per kapita per bulan.
Artinya, rentang kondisi ekonomi dalam desil 10 sangat lebar, bahkan mencapai sekitar 44 kali lipat.
Dari sekitar 22,06 juta penduduk yang masuk desil 10, hanya sekitar 1,19 juta orang atau 5,4 persen yang menurut klasifikasi tersebut benar-benar masuk kategori kelas atas, yakni dengan pengeluaran lebih dari Rp9,91 juta per kapita setiap bulan.
“Artinya, sebagian besar penghuni desil 10 sebenarnya masih berada di kelas menengah,” ujarnya.
Yusuf menilai desil sebenarnya tetap memiliki fungsi penting. Sistem tersebut dapat digunakan untuk melihat posisi relatif masyarakat dalam distribusi ekonomi, khususnya ketika pemerintah ingin menemukan kelompok masyarakat dengan kondisi ekonomi paling rendah.
Namun, penggunaan desil 9 dan 10 sebagai tanda otomatis bahwa seseorang tergolong kaya dinilai berisiko menghasilkan kebijakan yang kurang tepat sasaran.
Menurutnya, klasifikasi kelas ekonomi sebaiknya menggunakan batas pengeluaran absolut, bukan sekadar posisi seseorang dalam pemeringkatan desil.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena data desil juga dikaitkan dengan rencana pemerintah dalam mengatur penerima subsidi, termasuk wacana pembatasan pembelian Pertalite bagi kelompok ekonomi tertentu.
Yusuf memperkirakan apabila desil 9 dan 10 digunakan sebagai dasar pembatasan Pertalite, sekitar 42,9 juta orang berpotensi ikut terdampak.
Padahal, jumlah masyarakat yang benar-benar masuk kategori kelas atas berdasarkan ambang pengeluaran absolut hanya sekitar 1,19 juta orang.
Kondisi tersebut berpotensi membuat kelompok masyarakat kelas menengah ikut terkena dampak kebijakan yang sejatinya ditujukan kepada masyarakat kelas atas.
Yusuf juga mengingatkan adanya persoalan lain dalam penggunaan batas desil sebagai dasar kebijakan.
Masyarakat yang berada tepat di bawah batas desil dan mereka yang sedikit berada di atasnya bisa saja memiliki kondisi ekonomi yang hampir sama. Namun, ketika garis desil dijadikan batas penerima atau pengguna fasilitas tertentu, keduanya dapat memperoleh perlakuan yang berbeda.
Di sisi lain, status desil seseorang juga bukan sesuatu yang bersifat permanen.
Perubahan pendapatan, jumlah anggota keluarga, komposisi rumah tangga, maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan dapat membuat posisi seseorang berpindah dari satu desil ke desil lainnya.
Karena itu, evaluasi DTSEN menjadi penting agar data yang digunakan pemerintah tidak hanya akurat secara statistik, tetapi juga tepat ketika diterjemahkan menjadi dasar kebijakan.
Pemerintah kini masih menunggu hasil pendataan BPS sebelum menentukan langkah berikutnya. Dengan SE2026 yang masih berlangsung hingga akhir Agustus, perdebatan mengenai siapa yang layak disebut kelompok atas, menengah, maupun bawah kemungkinan masih akan terus bergulir.
==============
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
