750 Lebih BUMN Terancam Ditutup, Prabowo Fokus Pertahankan Perusahaan yang Produktif
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Presiden Prabowo Subianto kembali menyoroti persoalan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ia menilai jumlah BUMN beserta anak dan cicit perusahaannya telah berkembang terlalu besar sehingga perlu dilakukan penataan secara menyeluruh.
Prabowo menegaskan, BUMN sejatinya merupakan aset negara yang manfaatnya harus dirasakan seluruh masyarakat Indonesia. Karena itu, perusahaan pelat merah tidak boleh berubah menjadi kepentingan pribadi bagi jajaran direksi, komisaris, maupun kelompok penguasa.
“BUMN tidak boleh milik direksi, bukan milik komisaris, bukan pula sumber dana bagi penguasa,” kata Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Prabowo mengungkapkan, ketika proses pembentukan Danantara dilakukan, dirinya menemukan jumlah BUMN mencapai 1.074 entitas. Angka tersebut jauh di atas perkiraan awal yang hanya berkisar 300 hingga 400 perusahaan.
Menurut Prabowo, besarnya jumlah perusahaan tersebut justru menyulitkan pengawasan dan membuka celah bagi praktik tata kelola yang tidak sehat. Ia bahkan menyinggung adanya BUMN yang dinilai berjalan tanpa memperhatikan kepentingan pemerintah sebagai pemilik.
“Kadang-kadang BUMN-BUMN ini bekerja seenaknya, tidak bertanggung jawab, dan tidak menganggap keberadaan pemerintah,” ujarnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga melontarkan gagasan pembentukan pengadilan ad hoc untuk menelusuri dugaan pelanggaran yang dilakukan pengurus BUMN pada masa lalu.
Ia menyebut, pemeriksaan tersebut dapat diarahkan terhadap jajaran direksi yang pernah mengelola perusahaan negara selama puluhan tahun.
“Mungkin harus kita bentuk suatu pengadilan ad hoc khusus untuk kita usut pengurus-pengurus direksi 30 tahun ke belakang mungkin,” kata Prabowo.
Namun, rencana tersebut diserahkan kepada parlemen untuk dipertimbangkan. Prabowo juga membuka kemungkinan adanya bentuk pengampunan bagi oknum BUMN yang bersedia mengakui kesalahan dan menunjukkan itikad untuk memperbaikinya.
“Saya serahkan kepada wakil-wakil rakyat untuk memutuskan,” katanya.
Prabowo kemudian mengungkapkan pemerintah telah mengambil langkah konkret untuk memangkas jumlah BUMN. Dari total 1.074 entitas yang sebelumnya terdata, sebanyak 290 BUMN disebut telah ditutup.
Langkah restrukturisasi tersebut, menurut Prabowo, tidak akan berhenti sampai di sana. Pemerintah menargetkan jumlah BUMN dapat ditekan menjadi maksimal 300 perusahaan hingga 31 Desember 2026.
Artinya, lebih dari 750 entitas BUMN lainnya berpotensi ditutup atau dilebur dalam proses restrukturisasi.
“Hanya yang produktif, hanya yang menciptakan nilai tambah untuk rakyat akan kita pertahankan,” tegasnya.
Prabowo menyebut kebijakan tersebut sebagai salah satu langkah restrukturisasi korporasi terbesar. Perampingan struktur BUMN juga diklaim telah memberikan efisiensi yang signifikan terhadap pengeluaran negara.
Sejauh ini, pemerintah menyebut penghematan biaya overhead telah mencapai lebih dari Rp50 triliun. Penghematan tersebut mencakup berbagai komponen, mulai dari gaji direksi dan komisaris, biaya sewa gedung serta kendaraan, hingga perjalanan dinas.
Target pemerintah, lanjut Prabowo, penghematan dapat menembus lebih dari Rp70 triliun hingga akhir tahun.
“Dengan Rp50 triliun, kita bisa bayangkan berapa puskesmas yang bisa kita perbaiki, berapa sekolah bisa kita renovasi, berapa rumah untuk rakyat kita bisa kita berikan,” ujarnya.
Selain jumlah perusahaan yang terlalu banyak, Prabowo juga menyoroti persoalan produktivitas dan transparansi keuangan BUMN.
Ia mengkritik adanya perusahaan yang terus mengalami kerugian, tetapi dalam laporan keuangan justru terlihat mencatat keuntungan. Menurutnya, praktik semacam itu tidak hanya merugikan negara, tetapi juga dapat memengaruhi kepercayaan investor dan mitra asing.
“Rugi terus laporannya untung. Ngarang saja itu, untungnya itu,” kata Prabowo.
Ia menegaskan, praktik yang dianggap tidak sehat tersebut harus dihentikan agar BUMN mampu menjalankan fungsi strategisnya sebagai penggerak perekonomian nasional.
Di sisi lain, Prabowo ingin BUMN menjadi salah satu mesin utama pertumbuhan ekonomi dan investasi nasional. Ia menyebut realisasi investasi Indonesia pada semester I 2026 telah mencapai Rp1.010 triliun dan membuka lebih dari 1,4 juta lapangan pekerjaan.
Pada periode yang sama, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45 persen secara tahunan.
Meski demikian, Prabowo menilai capaian tersebut belum menjadi tujuan akhir. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi dan investasi harus benar-benar diterjemahkan menjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan. Setiap kebijakan harus memperbaiki kehidupan rakyat. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin,” ungkapnya.
Prabowo pun optimistis pertumbuhan ekonomi nasional masih dapat meningkat hingga penghujung 2026. Dengan kebijakan yang dinilainya tepat, ia menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat menyentuh angka 6 persen pada akhir tahun.
“Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 persen,” pungkasnya.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
