NyaringIndonesia.com,JAKARTA- Penyerapan belanja pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih mengalami kendala dalam mencapai percepatan yang diinginkan. Meskipun telah dilakukan upaya dan dorongan, hasilnya belum memuaskan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan perlunya percepatan penyerapan belanja pemerintah pusat dan daerah pada APBN 2024, khususnya dengan eksekusi yang cepat sejak awal tahun. Ia mengungkapkan keprihatinannya terkait lambatnya realisasi belanja, dengan catatan hanya 63% di tingkat daerah hingga Oktober 2023.
“Saya minta informasi ke Mendagri berapa realisasi sampai saat ini, baru 63% daerah. Pusat juga 74%. Ini sudah tinggal 3 minggu, masih 63% sama 74%. realisasi. Artinya ada 3 minggu ini akan keluar uang bertriliun-triliun. Ini kita ulang-ulang terus tiap tahun,” ujar Jokowi dalam agenda Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi Transfer Ke Daerah Tahun Anggaran 2024, Rabu (29/11).
Jokowi mengakui bahwa kebiasaan lambatnya realisasi belanja telah menjadi masalah yang konsisten setiap tahunnya. Meskipun telah berusaha mengubah mindset dan meningkatkan eksekusi, perubahan belum terlihat secara signifikan.
“Mengubah mindset enggak mudah. Sekali lagi eksekusi sesegera mungkin, lakukan belanja sesegera mungkin awal tahun,” tegas Jokowi.
Dalam penyerahan DIPA dan daftar alokasi TKD 2024 senilai Rp 867,6 triliun kepada pemimpin daerah, Jokowi menegaskan pentingnya penggunaan anggaran dengan tepat sasaran, transparansi, dan akuntabilitas. Ia juga memperingatkan agar tidak ada celah untuk penyalahgunaan anggaran, terutama terkait korupsi.
Pemda diminta untuk mengantisipasi ketidakpastian melalui automatic adjustment, yang dapat menyesuaikan diri dengan situasi perekonomian dan ketidakpastian global.
“Ketidakpastian sekarang ini betul-betul mengintai kita setiap hari, setiap bulan. Yang dibelanjakan duitnya rakyat, sehingga harus fokus pada hasil. Orientasinya adalah hasil, dan yang paling penting bermanfaat maksimal bagi rakyat,” tambah Jokowi.
Selain itu, Pemda diharapkan dapat memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga APBD dapat bersinergi dengan kebijakan nasional untuk mencapai pembangunan yang lebih selaras.
