Pemerintah menargetkan penutupan ratusan perusahaan negara lainnya yang dianggap tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian maupun pelayanan publik.
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan pemerintah telah menutup sekitar 240 badan usaha milik negara (BUMN) dan entitas perusahaan negara yang selama ini dinilai tidak produktif serta terus mengalami kerugian.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU), Selasa (23/6/2026). Menurutnya, langkah penutupan dilakukan sebagai bagian dari upaya efisiensi anggaran sekaligus menekan potensi kebocoran keuangan negara.
“Sekarang kita sudah tutup kurang lebih 240 yang kita tutup. Enggak ada yang untung, rugi terus,” ujar Prabowo.
Prabowo mengaku terkejut setelah mengetahui jumlah perusahaan negara yang berada di bawah pengelolaan pemerintah ternyata jauh lebih banyak dari perkiraannya. Sebelum menjabat presiden, ia mengira jumlah BUMN hanya sekitar 300 perusahaan. Namun setelah mendapatkan data lengkap, jumlahnya disebut mencapai lebih dari seribu entitas.
“Saya kira perusahaan BUMN itu jumlahnya 300. Waktu saya jadi presiden baru saya tahu jumlahnya seribu lebih,” katanya.
Menurut Prabowo, langkah restrukturisasi belum berhenti. Pemerintah bahkan menargetkan penutupan ratusan perusahaan negara lainnya yang dianggap tidak memberikan kontribusi nyata terhadap perekonomian maupun pelayanan publik.
“Kita ujungnya akan menutup kurang lebih 800 perusahaan negara. Minimal 700 lah,” ujarnya.
Presiden menilai kebijakan tersebut telah memberikan dampak signifikan terhadap penghematan keuangan negara. Pengurangan beban operasional, termasuk biaya administrasi serta remunerasi jajaran direksi dan komisaris, disebut telah menghasilkan efisiensi anggaran hingga mencapai triliunan rupiah.
“Sudah kita tutup, kita menghemat triliunan. Hanya dari menutup perusahaan-perusahaan yang enggak benar,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyoroti keberadaan sejumlah perusahaan yang terus merugi. Ia menilai kondisi tersebut berpotensi menjadi celah bagi praktik penyimpangan dan pengelolaan yang tidak sehat.
“Dan itu caranya para direksi itu nutupi korupsi mereka,” ucapnya.
Meski telah mengungkapkan jumlah perusahaan yang ditutup dan target penataan ke depan, pemerintah hingga kini belum merinci daftar BUMN maupun entitas yang telah dibubarkan. Besaran pasti penghematan anggaran yang dihasilkan dari kebijakan tersebut juga belum dipublikasikan secara rinci.
Langkah penataan ini menjadi salah satu agenda reformasi sektor BUMN yang tengah didorong pemerintah untuk menciptakan tata kelola perusahaan negara yang lebih efisien, transparan, dan berorientasi pada kinerja.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
