Jakarta, NyaringIndonesia.com – Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, menilai kualitas institusi penegak hukum memiliki peran strategis dalam menentukan arah pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, dugaan kasus korupsi yang menyeret Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah, serta dinamika yang melibatkan Kepolisian dan Kejaksaan, menjadi ujian serius bagi sistem hukum Indonesia.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (11/7/2026), Prof. Didik mengatakan bahwa melemahnya kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum tidak hanya berdampak pada aspek penegakan hukum semata, tetapi juga dapat memengaruhi iklim investasi dan aktivitas ekonomi secara keseluruhan.
Ia menjelaskan bahwa selain modal, tenaga kerja, dan penguasaan teknologi, kepastian hukum merupakan salah satu fondasi utama dalam menciptakan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan berkelanjutan.
“Kasus mega korupsi Febrie Adriansyah dan pertempuran polisi dengan kejaksaan adalah contoh kerusakan hukum yang sempurna di Indonesia. Kedua lembaga ini dikenal dalam survei tergolong atau dipersepsikan sebagai lembaga paling korup di Indonesia. Setelah terlihat kasus ini, maka simbol sebagai lembaga yang korup bukan persepsi lagi tetapi sudah menjadi kenyataan,” ujar Prof. Didik.
Menurutnya, target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen akan sulit diwujudkan apabila dunia usaha masih menghadapi ketidakpastian hukum dan lemahnya tata kelola lembaga penegak hukum.
Prof. Didik mengaitkan pandangannya dengan pemikiran ekonom peraih Nobel, Ronald Coase, melalui teori The Problem of Social Cost. Ia menjelaskan bahwa sistem hukum yang efektif mampu menekan biaya transaksi sehingga kegiatan ekonomi dapat berjalan lebih efisien.
“Hukum yang baik sebagai institusi akan mengurangi biaya transaksi. Sebaliknya, hukum yang lemah akan menggerogoti sistem ekonomi karena dunia usaha dijangkiti oleh biaya transaksi yang tinggi. Jika hukum jelas melindungi hak kepemilikan, biaya transaksi nol, dan para pihak bebas bernegosiasi maka dunia usaha mencapai hasil yang efisien tanpa banyak campur tangan pemerintah. Tetapi jika hukum rusak, negosiasi tinggi, informasi tidak sempurna, kontrak sulit ditegakkan maka dunia usaha terhambat tumbuh,” jelasnya.
Ia menilai lemahnya kepastian hukum berpotensi menurunkan kepercayaan investor. Akibatnya, pelaku usaha cenderung menahan ekspansi maupun investasi baru karena tingginya risiko dalam menjalankan kegiatan bisnis.
Lebih jauh, Prof. Didik menyebut kondisi tersebut sebagai tantangan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam membangun tata kelola hukum yang kredibel.
“Sistem hukum di Indonesia sudah seperti metafora ikan busuk dari kepala. Kasus Febrie adalah puncak kerusakan hukum, di mana di negara demokrasi modern aparat penegak hukum seharusnya menjadi pilar kepastian hukum dan berdiri di depan sebagai pemberantas korupsi. Tetapi drama yang kita lihat mereka menjadi aktor utamanya, korup sekorup-korupnya,” katanya.
Menurut Prof. Didik, pembenahan tidak cukup dilakukan melalui penanganan kasus secara individual. Pemerintah, kata dia, perlu melakukan reformasi menyeluruh terhadap institusi penegak hukum agar kepercayaan publik dapat dipulihkan sekaligus menciptakan kepastian hukum yang dibutuhkan dunia usaha.
“Yang lebih mendesak adalah memulihkan kewibawaan negara hukum, memastikan bahwa tidak ada lembaga penegak hukum yang berada di atas hukum dan mengembalikan kepemimpinan hukum yang bersih. Karena itu, presiden dengan keberanian dan tekad yang kuat harus melakukan pembersihan pada kedua lembaga tersebut,” tutupnya.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
