JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Nahdlatul Ulama (NU) dinilai perlu menggeser kembali fokus gerak organisasinya ke agenda pemberdayaan masyarakat dan modernisasi pesantren. Setelah momentum Muktamar, NU diharapkan tidak terjebak dalam politik praktis, tetapi memanfaatkan kekuatan sosial yang dimilikinya untuk mendorong kemajuan warga nahdliyin.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menilai pesantren memiliki potensi jauh lebih besar daripada sekadar menjadi lembaga pendidikan keagamaan. Pesantren, menurut dia, dapat berkembang menjadi pusat kekuatan intelektual, ekonomi, teknologi, ketahanan pangan, sekaligus pemberdayaan masyarakat.
Pandangan itu disampaikan Prof. Didik dalam catatan reflektifnya mengenai arah ekonomi-politik NU dan masa depan pesantren setelah Muktamar.
Menurut dia, gagasan menjadikan pesantren sebagai kekuatan pembangunan bukanlah ide baru. Sekitar empat hingga lima dekade silam, ketika banyak pesantren dan masyarakat pedesaan masih berhadapan dengan kemiskinan, keterbatasan akses pendidikan, serta rendahnya keterampilan, telah muncul upaya untuk mendorong modernisasi pesantren.
Salah satu gagasan tersebut dikembangkan oleh Dawam Rahardjo dan LP3ES, dengan keterlibatan Gus Dur. Program itu mendapat dukungan dari sejumlah lembaga internasional dan diarahkan untuk memperkuat kapasitas pesantren.
Filosofinya sederhana: kemajuan pesantren akan menjadi bagian dari kemajuan Indonesia.
“Ide dasar modernisasi pesantren, jika berhasil memajukan pesantren maka Indonesia akan maju dan modern,” ujar Prof. Didik.
Perubahan besar memang telah terjadi. Prof. Didik melihat pesantren kini memiliki wajah yang jauh berbeda dibandingkan beberapa dekade lalu.
Mobilitas sosial warga pesantren meningkat. Kelas menengah tumbuh dan dari lingkungan pesantren bermunculan semakin banyak intelektual, doktor hingga guru besar.
“Kini setelah setengah abad pesantren sudah berkemajuan sangat luar biasa. Mobilitas vertikal masyarakat pesantren berjalan sangat pesat. Kelas menengah di pesantren meningkat luar biasa, kaum intelektual tumbuh cepat di pesantren dan banyak doktor dan guru besar tumbuh dari lingkungan pesantren,” katanya.
Meski demikian, transformasi tersebut dinilai belum sepenuhnya tuntas. Masih ada sebagian masyarakat pesantren yang tertinggal, sementara kesenjangan sosial dan ekonomi belum sepenuhnya teratasi.
Karena itu, modernisasi pesantren menurut Prof. Didik tidak boleh berhenti pada capaian masa lalu. Konsep tersebut harus diperbarui agar mampu menjawab persoalan masyarakat di era teknologi, ekonomi digital, ketahanan pangan dan perubahan sosial yang semakin cepat.
Prof. Didik juga menyoroti relasi NU dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menurutnya, hubungan keduanya idealnya diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat nahdliyin secara lebih luas.
Ia mengingatkan agar elite NU tidak terseret ke dalam politik praktis yang hanya menguntungkan individu atau kelompok tertentu.
“Sebaiknya elit NU dan PKB bersatu dengan solid untuk kepentingan masyarakatnya dengan menghindari politik praktis jangka pendek kepentingan orang per orang dan segelintir kelompok kecil di dalamnya,” ujarnya.
Dengan basis massa yang besar dan jaringan sosial yang telah mengakar hingga tingkat akar rumput, Prof. Didik menilai NU sesungguhnya memiliki kekuatan tawar yang besar.
Kekuatan itu seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat, termasuk mendorong agar program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, teknologi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pemberdayaan ekonomi semakin menyentuh masyarakat nahdliyin.
Salah satu kritik utama Prof. Didik adalah masih adanya kecenderungan menjadikan massa NU sebagai objek dalam kontestasi politik.
Menurutnya, masyarakat tidak seharusnya hanya dicari ketika pemilu atau perebutan kekuasaan berlangsung, kemudian kembali ditinggalkan setelah kepentingan politik terpenuhi.
“Tidak bisa lagi massa NU diposisikan sebagai obyek politik praktis untuk mengais suara dan mendukung elit-elitnya yang berkiprah, bergantung dan bergelantungan di kekuasaan. Menjadikan NU sebagai obyek politik dan kekuasaan patut dihentikan,” tegasnya.
Prof. Didik justru melihat modal sosial NU sebagai kekuatan yang jauh lebih penting. Pesantren memiliki akar kuat dalam budaya masyarakat, sementara NU mempunyai jaringan sosial yang luas dan telah bertahan lintas generasi.
Kondisi tersebut menjadi modal pembangunan yang menurutnya tidak membutuhkan figur penyelamat dari luar. Yang diperlukan adalah konsolidasi kekuatan internal pesantren dan masyarakat nahdliyin agar mampu menghasilkan perubahan secara mandiri.
Tantangan berikutnya adalah membawa konsep modernisasi pesantren memasuki tahap baru.
Jika pada masa lalu modernisasi diarahkan untuk menjawab persoalan pendidikan, kemiskinan dan keterampilan dasar, kini pesantren dinilai sudah memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih strategis.
“Kini setelah pesantren mengalami banyak kemajuan, kontekstualisasi peran pesantren sudah seharusnya menjadi motor penggerak ekonomi, teknologi, kemandirian pangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya (konsep community development),” kata Prof. Didik.
Artinya, pesantren tidak lagi cukup hanya menjadi tempat belajar agama. Pesantren dapat dikembangkan menjadi pusat kewirausahaan, inovasi teknologi, ekonomi produktif, ketahanan pangan serta pengembangan komunitas di wilayah sekitarnya.
Dengan model tersebut, keberadaan pesantren diharapkan memberikan dampak ekonomi dan sosial yang lebih luas bagi masyarakat.
Transformasi juga perlu menyentuh aspek pendidikan. Prof. Didik menilai cakupan keilmuan di pesantren perlu terus diperluas agar santri tidak hanya menguasai fikih, Al-Qur’an dan hadis, tetapi juga memahami ilmu yang berkaitan dengan realitas kehidupan.
Ia mendorong penguatan pemahaman terhadap ayat-ayat kauniah, yakni tanda-tanda kebesaran Allah yang dapat dipelajari melalui alam, ilmu pengetahuan dan berbagai fenomena kehidupan.
Menurutnya, pengembangan wawasan tersebut dapat menjadi bagian dari upaya membentuk generasi pesantren yang mampu menjembatani ilmu agama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
“Pesantren telah dan harus terus menjadi mesin mobilitas sosial dan menjadi kanal mobilitas vertikal,” ujarnya.
Perjalanan pesantren selama setengah abad terakhir menunjukkan bahwa lembaga tersebut mampu menjadi kendaraan mobilitas sosial. Pendidikan pesantren telah ikut membuka jalan bagi lahirnya kelas menengah baru dan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan tinggi.
Pada akhirnya, Prof. Didik menilai tantangan terbesar NU bukan sekadar mempertahankan eksistensi pesantren, tetapi mengubah posisi pesantren dalam pembangunan nasional.
Pesantren harus bergerak dari penerima manfaat pembangunan menjadi pihak yang ikut menciptakan pembangunan.
“Agenda elit NU ke depan adalah membawa pesantren dari ketertinggalan menuju keunggulan, dari penerima pembangunan menjadi pelaku pembangunan, dan dari kekuatan sosial menjadi kekuatan intelektual, ekonomi, dan teknologi yang menentukan masa depan Indonesia,” tuturnya.
Karena itu, agenda NU dinilai perlu diarahkan pada konsolidasi pembangunan masyarakat. Kekuatan sosial dan politik yang dimiliki organisasi tersebut seharusnya menjadi instrumen untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan warga nahdliyin.
“Agenda NU yang utama seharusnya bukan di wilayah politik praktis kekuasaan, tetapi konsolidasi pembangunan, menjadikan kekuatan sosial dan politik yang dimiliki untuk mempercepat transformasi pesantren dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat nahdliyin,” kata Prof. Didik.
Gagasan tersebut sekaligus menempatkan pesantren sebagai lebih dari sekadar institusi pendidikan tradisional. Pesantren dapat menjadi infrastruktur sosial strategis yang menghubungkan pendidikan, ekonomi, teknologi, kemandirian masyarakat dan pembangunan nasional.
Jika arah tersebut mampu diwujudkan secara konsisten, kekuatan pesantren dan NU berpeluang tidak hanya menjadi kekuatan sosial yang besar, tetapi juga berkembang menjadi kekuatan intelektual, ekonomi dan teknologi yang ikut menentukan perjalanan Indonesia di masa depan.
Kalau ingin, saya juga bisa membuat versi ini lebih tajam seperti berita portal nasional, dengan judul yang lebih “menggigit” dan pembukaan yang lebih kuat untuk menarik pembaca.
==============
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
