PUKIS nilai penolakan PMN terhadap Perum DAMRI mengancam konektivitas wilayah 3TP dan masa depan transportasi publik nasional
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (PUKIS) menyoroti lemahnya komitmen pemerintah dalam menghadirkan layanan transportasi publik yang aman dan merata. Kritik ini muncul setelah Perum DAMRI kembali tidak memperoleh Penyertaan Modal Negara (PMN) dari pemerintah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Direktur Eksekutif PUKIS, M. M. Gibran Sesunan, menilai penolakan tersebut mencerminkan kurangnya keberpihakan negara terhadap penguatan transportasi publik nasional.
“Hal ini menunjukkan pemerintah belum serius menghadirkan sistem transportasi yang adil dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu (22/4/2026).
Sebelumnya, dalam rapat bersama DPR RI, Direktur Utama DAMRI, Setia N. Milatia Moemin, mengungkapkan bahwa pengajuan PMN telah dilakukan hingga tiga kali, namun selalu ditolak oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Akibatnya, DAMRI memutuskan untuk tidak lagi mengajukan permohonan serupa.
PUKIS menilai kondisi ini berpotensi mengganggu keberlanjutan bisnis perusahaan, sekaligus menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pemerintah dengan kebutuhan nyata di lapangan. Menurut Gibran, peran DAMRI sangat vital, khususnya dalam menjangkau wilayah yang belum dilayani operator lain.
Minimnya dukungan pemerintah dinilai berdampak langsung pada operasional perusahaan, terutama dalam hal peremajaan armada. Padahal, armada menjadi faktor utama dalam menjaga kualitas layanan kepada masyarakat. Kondisi ini menjadi semakin krusial karena sebagian besar armada yang digunakan di wilayah Terdepan, Terluar, Tertinggal, dan Perbatasan (3TP) sudah tidak lagi optimal.
PUKIS menekankan bahwa DAMRI kerap menjadi satu-satunya penyedia layanan transportasi di wilayah 3TP, mengingat sektor swasta cenderung menghindari rute tersebut karena keterbatasan infrastruktur, medan berat, serta rendahnya potensi keuntungan. Tanpa intervensi pemerintah, konektivitas di wilayah tersebut berisiko terganggu.
“Pengabaian terhadap wilayah 3TP jelas bertentangan dengan semangat pembangunan yang berkeadilan,” tegas Gibran.
Dari sisi bisnis, PUKIS menilai DAMRI masih dapat bertahan dalam jangka pendek tanpa PMN, namun akan menghadapi tekanan serius dalam jangka panjang. Perusahaan membutuhkan investasi besar untuk modernisasi layanan agar tetap kompetitif di tengah persaingan dengan operator swasta.
Sebagai solusi, PUKIS mendorong pemerintah dan DPR memberikan dukungan yang setara seperti yang diberikan kepada BUMN transportasi lainnya. Selain menjalankan fungsi komersial, DAMRI juga memiliki tanggung jawab sosial yang tidak bisa diabaikan.
Lebih lanjut, PUKIS mengusulkan perubahan skema pengadaan angkutan perintis yang selama ini dilakukan melalui mekanisme lelang oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Menurut mereka, sistem tersebut kurang efektif karena sering kali hanya diikuti satu peserta, yakni DAMRI.
Sebagai alternatif, PUKIS merekomendasikan penerapan skema penugasan langsung melalui Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation/PSO), seperti yang telah diterapkan pada sektor perkeretaapian oleh PT Kereta Api Indonesia.
Melalui skema ini, DAMRI akan memperoleh kepastian pendanaan dari APBN sehingga dapat menyusun perencanaan jangka panjang secara lebih stabil, termasuk dalam pengembangan rute, pembaruan armada, serta optimalisasi layanan.
Di sisi lain, PUKIS juga mendorong manajemen DAMRI untuk terus memperkuat tata kelola perusahaan serta meningkatkan kualitas layanan. Optimalisasi tujuh lini usaha—mulai dari angkutan kota, antarkota, lintas negara, bandara, pariwisata, logistik, hingga perintis—dinilai penting untuk memperkuat kinerja perusahaan.
Selama ini, kontribusi pendapatan DAMRI masih didominasi oleh layanan angkutan bandara, sementara sektor lain dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Selain itu, pemanfaatan aset tidak produktif juga dapat menjadi sumber pendapatan tambahan.
PUKIS menegaskan bahwa DAMRI tetap menjadi pemain utama dalam sektor transportasi darat nasional, dengan jaringan yang tersebar luas di berbagai daerah. Peran tersebut dinilai strategis dalam mendukung pemerataan pembangunan, terutama di tengah tantangan krisis energi yang mendorong peralihan ke transportasi publik.
“Upaya mewujudkan keadilan dalam akses transportasi merupakan bagian dari visi besar pembangunan nasional yang harus diwujudkan,” tutup Gibran.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
