KBB,NyaringIndonesia.com – Ratusan buruh yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Kabupaten Bandung Barat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Pemkab dan DPRD, Senin (27/4/2026). Aksi yang melibatkan tiga federasi buruh tersebut dilakukan secara beriringan menggunakan sepeda motor dan mobil komando, sembari membawa spanduk serta menyuarakan aspirasi secara terbuka.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam aksi tersebut, para buruh menyampaikan sedikitnya 11 tuntutan kepada pemerintah pusat maupun daerah. Salah satu isu utama yang disoroti adalah penagihan komitmen Presiden Prabowo Subianto terkait penghapusan sistem kerja outsourcing atau alih daya yang dinilai merugikan pekerja.
Selain itu, buruh juga menolak rencana impor 105.000 unit mobil oleh PT Agrinas Pangan Nusantara yang dikaitkan dengan program Koperasi Desa Merah Putih. Mereka menilai kebijakan tersebut berpotensi mengganggu stabilitas industri dalam negeri.
Massa aksi juga mendesak revisi kebijakan pajak progresif Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan serta meminta pemerintah mengkaji ulang Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 terkait penggunaan cukai gula, garam, dan lemak pada industri makanan dan minuman. Isu perlindungan industri nasional turut menjadi perhatian.
Buruh menolak impor produk tekstil dan garmen jadi yang dinilai mengancam lapangan kerja. Mereka juga menagih janji pemerintah untuk tidak menaikkan tarif cukai rokok serta menolak penerapan layer cukai terhadap rokok ilegal. Di tingkat daerah, buruh menuntut peningkatan kinerja Dinas Tenaga Kerja agar lebih konkret dan tidak sekadar retorika.
Selain itu, buruh meminta implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dijalankan tanpa diskriminasi terhadap pekerja.
Mereka juga menyoroti praktik yang disebut sebagai “perbudakan modern” di dunia kerja, serta mendesak pemerintah daerah segera menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Ketenagakerjaan yang adil dan tersosialisasi secara merata.
Aksi ini merupakan bagian dari rangkaian menyambut Hari Buruh Internasional (May Day) 2026, sekaligus bentuk pelaksanaan hak konstitusional buruh dalam menyampaikan aspirasi secara damai dan demokratis.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Bandung Barat, Asep Ismail, menyatakan pemerintah daerah merespons tuntutan buruh, khususnya yang berkaitan dengan kewenangan pemerintah pusat.
Ia mengatakan, Pemkab Bandung Barat akan berkoordinasi dengan berbagai pihak, termasuk BPJS Ketenagakerjaan, untuk memastikan validitas data kepesertaan yang hingga kini masih belum sepenuhnya akurat.
“Permasalahan utama ada pada data. Kami akan mendorong validasi bersama Disdukcapil agar seluruh pekerja yang berhak benar-benar terakomodasi,” ujar Asep Ismail di lokasi.
Menurutnya, penganggaran program ketenagakerjaan harus berbasis data yang valid agar tidak terjadi kekeliruan dalam implementasi di lapangan.
Sementara itu, Ketua DPRD Bandung Barat, Muhammad Mahdi, menegaskan pihaknya akan mengawal seluruh aspirasi buruh dengan berkoordinasi bersama komisi terkait, khususnya Komisi IV.
Ia bahkan membuka kemungkinan membawa langsung perwakilan buruh ke DPR RI agar kondisi riil di daerah dapat disampaikan secara langsung kepada pemerintah pusat.
“Kalau hanya kami yang menyampaikan, dampaknya berbeda. Namun jika buruh hadir langsung, mereka bisa menunjukkan kondisi nyata di lapangan,” kata Mahdi.
DPRD, lanjutnya, berkomitmen mengakomodasi aspirasi masyarakat selama berkaitan dengan kepentingan publik dan didukung oleh kebijakan anggaran daerah. Selain itu, DPRD juga akan memperkuat fungsi pengawasan terhadap perusahaan yang diduga melanggar aturan ketenagakerjaan.
“Semua harus berbasis data. Kami tidak ingin hanya berdasarkan rumor. Karena itu, koordinasi lintas komisi akan terus dilakukan,” ujarnya.
Aksi buruh di Bandung Barat ini menjadi sinyal meningkatnya tekanan terhadap pemerintah menjelang May Day 2026. Dengan spektrum tuntutan yang luas, mulai dari isu lokal hingga nasional, gerakan ini mencerminkan kegelisahan pekerja terhadap arah kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi Indonesia saat ini.
