Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D.,
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Safari politik yang dilakukan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), dinilai berpotensi memengaruhi dinamika politik nasional yang pada akhirnya dapat berdampak terhadap iklim ekonomi dan investasi di Indonesia.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pandangan tersebut disampaikan Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., yang menilai aktivitas politik Jokowi di sejumlah daerah berlangsung di tengah kondisi ekonomi yang masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan pasar modal.
Menurut Didik, rangkaian kunjungan politik yang diawali dari Lampung dan direncanakan berlanjut ke berbagai wilayah Indonesia tidak hanya memiliki dimensi politik menuju kontestasi 2029, tetapi juga berpotensi memengaruhi persepsi pelaku usaha karena Jokowi dinilai masih memiliki pengaruh yang kuat dalam konstelasi politik nasional.
Ia juga menyinggung pernyataan Jokowi yang pernah menyampaikan keinginannya untuk kembali ke Solo sebagai warga biasa setelah menyelesaikan masa jabatannya. Namun, menurut Didik, perkembangan politik menunjukkan arah yang berbeda.
“Jokowi pernah berjanji pulang ke Solo menjadi rakyat biasa dan berkumpul dengan cucu, tetapi janji etis itu tidak pernah terjadi. Dari dulu publik, apalagi pesaing politiknya, tidak percaya dan kemudian terbukti sekarang melakukan gerakan politik vulgar sebagai tanda koalisi dengan pemerintahan Prabowo akan mulai tutup buku,” ujar Didik.
Dalam pandangannya, safari politik tersebut merupakan langkah politik yang berdiri sendiri dan berpotensi meningkatkan persaingan di kalangan elite nasional. Ia juga menyoroti intensitas kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke sejumlah daerah yang dinilai menambah dinamika politik menjelang tahun-tahun mendatang.
Menurut Didik, meningkatnya aktivitas politik elite berisiko mengalihkan perhatian pemerintah dari agenda pembangunan, khususnya dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi.
“Gerakan politik yang terlalu dini ini akan menjadi hama, yang akan mengganggu dan bisa menggerogoti pemerintahan. Pengaruh politiknya jelas masih ada dan bahkan masih cukup kuat serta terus akan memperkuatnya dengan cantolan pada jabatan anaknya sebagai Wakil Presiden,” katanya.
Didik juga berpendapat hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan Jokowi berpotensi mengalami perubahan seiring meningkatnya aktivitas politik masing-masing pihak. Menurutnya, situasi tersebut dapat memengaruhi fokus pemerintah dalam menjalankan berbagai program ekonomi.
Dari perspektif ekonomi politik (political economy), ia menjelaskan bahwa hubungan antara presiden yang sedang menjabat dengan mantan presiden yang masih memiliki pengaruh politik merupakan salah satu faktor yang dapat memengaruhi persepsi investor terhadap stabilitas suatu negara.
“Saya pastikan pengaruh tersebut negatif, buruk, dan akan menjadi faktor ketidakpastian politik bagi investasi, dunia usaha, dan lingkungan bisnis. Semua pihak, terutama pengusaha, pemilik modal, dan yang memiliki kepentingan terhadap Indonesia, pasti akan melihat dinamika baru persekutuan sebagai persaingan elite politik, yang meningkatkan risiko dan pada gilirannya pasti memengaruhi institusi, birokrasi, kebijakan, dan ekspektasi ekonomi,” jelasnya.
Meski demikian, Didik menilai kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat ini sebenarnya masih berada dalam kategori yang relatif baik. Sejumlah indikator makro, seperti tingkat inflasi, neraca perdagangan, cadangan devisa, hingga pertumbuhan ekonomi, dinilai masih menunjukkan performa yang cukup positif.
Namun, menurutnya, tekanan terhadap perekonomian nasional saat ini justru lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-ekonomi, terutama dinamika politik yang berkembang.
“Jadi Jokowi dengan safari politiknya tidak ada hubungan dengan kesejahteraan dan kepentingan rakyat, bahkan menjadi faktor negatif dan buruk di dalam ekonomi nasional,” tutup Didik.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan akademis Prof. Didik J. Rachbini mengenai hubungan antara dinamika politik dan kondisi ekonomi nasional. Hingga berita ini ditulis, belum terdapat tanggapan resmi dari pihak Joko Widodo maupun pemerintah terkait penilaian tersebut.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
