Kabupaten Majalengka, NyaringIndonesia.com – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Ronny Hermawan S.H, mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk segera mengambil langkah strategis terkait keberlanjutan operasional Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati. Hal ini disampaikan dalam kunjungan kerja Komisi III ke PT Bandar Udara Internasional Jawa Barat (Perseroda) di Kabupaten Majalengka, Kamis (22/1/2026).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Ronny, hingga kini BIJB sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum menunjukkan kinerja optimal dan masih bergantung pada suntikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia menilai, tanpa kebijakan yang tepat dan terukur, nilai aset BIJB berisiko terus menurun.
“Kami melihat ada beberapa opsi yang tengah dikaji, mulai dari skema tukar guling aset dengan Pemerintah Pusat terkait Bandara Husein Sastranegara, pemanfaatan BIJB sebagai markas militer, hingga penyerahan pengelolaan secara bisnis kepada Pemerintah Pusat, termasuk kemungkinan kerja sama dengan PT Angkasa Pura,” jelas Ronny.
Ia menekankan bahwa penyelesaian persoalan BIJB tidak bisa ditunda, mengingat kebutuhan masyarakat Bandung Raya terhadap layanan penerbangan masih tinggi, sementara kapasitas Bandara Husein Sastranegara terbatas. Di sisi lain, kewenangan penerbangan berada di tangan Pemerintah Pusat, sehingga diperlukan sinergi lintas pemerintahan.
“Harus ada langkah konkret dari Pemerintah Pusat. Kami mendorong adanya pertemuan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk merumuskan solusi bersama. BIJB harus menjadi aset strategis yang memberi manfaat ekonomi dan pelayanan publik secara berkelanjutan,” tegasnya.
Komisi III DPRD Jabar, lanjut Ronny, juga berkomitmen untuk terus mendorong evaluasi menyeluruh terhadap seluruh BUMD, termasuk BIJB, sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan akuntabilitas keuangan daerah.
Kunjungan kerja ini merupakan bagian dari agenda evaluasi kinerja mitra kerja Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 serta pembahasan rencana kerja Tahun 2026.
