Bandung, NyaringIndonesia.com – Anggota Komisi III DPRD Jawa Barat dari Fraksi Demokrat, Ronny Hermawan, menyambut baik pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait kesiapan pemerintah provinsi dalam melunasi pekerjaan pembangunan tahun 2025 senilai Rp621 miliar. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan pembangunan dan akuntabilitas keuangan daerah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Menurut Ronny, penggunaan Dana Alokasi Umum (DAU) dan penerimaan dari pajak kendaraan bermotor sebagai sumber pelunasan merupakan hal yang wajar, namun tetap harus diawasi secara ketat agar tidak mengganggu belanja prioritas lainnya.
“Kami di Komisi III akan memastikan bahwa pelunasan ini dilakukan secara bertahap, transparan, dan sesuai hasil audit. Jangan sampai ada pembayaran untuk pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai standar,” ujar Ronny saat ditemui di Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (14/1/2026).
Ia juga menegaskan pentingnya peran pengawasan legislatif dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan benar-benar mencerminkan hasil kerja yang berkualitas. Ronny mendukung langkah Pemprov Jabar yang akan melakukan audit terlebih dahulu sebelum mencairkan dana pelunasan.
“Kami akan meminta laporan rinci dari BPKAD dan Inspektorat terkait hasil audit teknis pekerjaan. Jika ditemukan proyek yang tidak memenuhi spesifikasi, maka pembayarannya harus ditunda atau disesuaikan,” tegasnya.
Ronny juga mengapresiasi meningkatnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, yang menjadi salah satu sumber utama pendapatan daerah. Ia menilai hal ini sebagai indikator positif kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.
“Kepatuhan wajib pajak harus dibalas dengan pelayanan publik yang berkualitas. Itu sebabnya kami mendorong Pemprov untuk lebih terbuka dalam menyampaikan progres pembangunan dan penggunaan anggaran,” tambahnya.
Menutup pernyataannya, Ronny mengajak masyarakat untuk aktif mengawasi pembangunan dan memanfaatkan kanal media sosial resmi pemerintah sebagai sarana menyampaikan kritik dan saran.
“Partisipasi publik adalah kunci. Kami di DPRD siap menindaklanjuti setiap laporan masyarakat demi memastikan pembangunan berjalan sesuai harapan,” pungkasnya.
=======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
