Di hadapan DPD RI, Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap ucapan pihak asing yang membuatnya geram. Ia menegaskan tak ada kompromi terhadap praktik suap dan kongkalikong.
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Ada pesan keras yang disampaikan Purbaya Yudhi Sadewa sebelum meninggalkan kursi Menteri Keuangan. Ia menyinggung adanya pihak dari perusahaan asing yang disebut masih menganggap aturan di Indonesia dapat disiasati dengan uang.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pernyataan itu muncul dalam rapat kerja Purbaya bersama Komite IV DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (14/9/2026).
Di forum tersebut, Purbaya mengungkap percakapan yang menurutnya menunjukkan rendahnya penghormatan terhadap sistem hukum Indonesia. Ia mengaku tersinggung ketika mendengar anggapan bahwa kepatuhan terhadap regulasi tidak diperlukan karena persoalan bisa diselesaikan melalui pembayaran.
“Karena orang perusahaan-perusahaan sana tuh menghina saya. Dia bilang begini, ‘Nggak ada gunanya kita ikuti peraturan Indonesia, orang Indonesia nggak akan bisa berubah. Dibayar, selesai’,” ujar Purbaya.
Ucapan tersebut membuat mantan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) itu naik pitam.
Purbaya kemudian menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan praktik semacam itu berkembang. Menurutnya, tindakan yang meremehkan aturan sekaligus mengandalkan uang untuk menyelesaikan persoalan harus dilawan.
“Kita akan hantam yang begitu-begitu. Walaupun saya kelihatan tertawa-tertawa, dalam hati ‘Kurang ajar!’ Jadi yang begitu saya tidak ada kompromi,” katanya.
Nada keras Purbaya itu tak lepas dari upayanya membenahi sistem perpajakan dan meningkatkan penerimaan negara. Ia sebelumnya mendorong perubahan pola kerja di jajaran Direktorat Jenderal Pajak agar potensi penerimaan negara dapat digali secara lebih optimal.
Pembenahan tersebut memang tidak sepenuhnya berjalan mulus. Sejumlah perubahan di internal memunculkan dinamika tersendiri. Namun, Purbaya berpandangan langkah tersebut tetap diperlukan jika pemerintah ingin menciptakan sistem yang lebih sehat.
Baginya, persoalan bukan semata soal mengejar penerimaan pajak. Kepastian hukum juga menjadi bagian penting dalam menciptakan persaingan usaha yang setara.
Ia ingin pelaku usaha dalam negeri tidak berada dalam posisi dirugikan oleh perusahaan atau pihak tertentu yang memilih menggunakan jalur belakang untuk mendapatkan kemudahan.
Dengan aturan yang ditegakkan secara konsisten, Purbaya berharap dunia usaha nasional memiliki ruang tumbuh yang lebih besar dan pada akhirnya mampu menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Namun, pernyataan keras tersebut menjadi salah satu pernyataan terakhir Purbaya sebagai Menteri Keuangan. Beberapa jam setelah rapat tersebut, Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet.
Posisi Menteri Keuangan yang sebelumnya dipegang Purbaya kemudian beralih kepada Suahasil Nazara.
