Jawa Barat, NyaringIndonesia.com – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa berbagai program yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat hingga anggaran nyaris habis dan menyisakan Rp500.000 bukanlah kebijakan populis. Menurutnya, belanja APBD tersebut sepenuhnya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Hari ini berkembang wacana bahwa Gubernur Jawa Barat sangat ambisius terhadap program populis. Padahal yang kami kerjakan adalah kebutuhan dasar masyarakat dan itu merupakan layanan wajib yang harus dilaksanakan oleh pemerintah,” ujar Dedi, Jumat (9/1/2026).
Dedi menjelaskan, optimalisasi belanja APBD, termasuk pembangunan sekolah, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Ia menilai akses pendidikan hingga tingkat SMA dan SMK harus dipastikan agar persoalan klasik saat penerimaan peserta didik baru tidak terus berulang.
“Kalau pemerintah provinsi tidak membangun sekolah, nanti teriak-teriak ketika penerimaan siswa baru karena ruang kelas tidak cukup,” katanya.
Selain sektor pendidikan, belanja daerah juga difokuskan pada layanan kesehatan. Dedi menekankan pentingnya keterhubungan antara puskesmas dan rumah sakit untuk mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
Ia juga menyinggung masih adanya ratusan ribu warga Jawa Barat yang belum menikmati akses listrik akibat keterbatasan ekonomi. Menurutnya, kondisi tersebut tidak bisa terus dibiarkan.
“Kalau ada ratusan ribu warga Jawa Barat yang tidak punya jaringan listrik karena kemiskinan, lalu kita membiarkannya, itu berarti pemerintah abai. Kita ingin menyelesaikan masalah itu,” tuturnya.
Pembangunan infrastruktur seperti irigasi, normalisasi sungai, dan perbaikan jalan juga disebut sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Dedi menegaskan pembangunan harus dilakukan secara menyeluruh dan berkualitas.
“Kalau kita membangun jalan yang baik, tidak tambal-sulam, tapi langsung di-hotmix atau dibeton, dilengkapi penerangan jalan umum dan drainase, itu kebutuhan dasar,” ujarnya.
Dedi pun mengajak masyarakat untuk menjaga hasil pembangunan dan mendukung upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar warga Jawa Barat.
“Pemimpin itu tugasnya menyelesaikan seluruh problem masyarakat agar kebutuhan dasarnya minimal terpenuhi,” pungkasnya.
Meski demikian, Dedi mengakui masih terdapat belanja pembangunan tahun anggaran 2025 yang belum terbayarkan senilai Rp621 miliar. Ia memastikan kewajiban tersebut akan dilunasi pada 2026 seiring adanya pemasukan kas daerah sekitar Rp2 triliun pada Januari 2026, meski sebagian dana tersebut digunakan untuk belanja rutin.
Menurut Dedi, tunda bayar terjadi karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat tidak sepenuhnya disalurkan pada 2025.
=======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
