Sistem Parkir berbasis elektronik di Pasar Atas Cimahi
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Sejak diberlakukannya sistem parkir baru berbasis gerbang otomatis dengan kartu elektronik di kawasan Pasar Atas Kota Cimahi, banyak warga kehilangan sumber penghasilan mereka.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Perubahan kebijakan ini tak hanya menggeser pengelolaan parkir dari warga ke pihak ketiga, tetapi juga berdampak langsung pada kondisi ekonomi masyarakat kecil.
Sistem parkir yang kini dikelola oleh PT asal Bekasi menggantikan pengelolaan mandiri oleh warga yang telah berlangsung selama lebih dari lima tahun. Peralihan tersebut dilakukan setelah proses tender oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disperindag) Kota Cimahi.
Akibat perubahan ini, sebagian besar warga yang sebelumnya bekerja sebagai pengelola parkir terpaksa kehilangan pekerjaan. Sementara itu, hanya sebagian kecil yang masih dipertahankan, namun dengan penghasilan yang dinilai tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari.
Mang Deni, warga RW 05, mengungkapkan bahwa kondisi saat ini jauh berbeda dibandingkan sebelumnya. Ia menyebut banyak warga kini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup setelah kehilangan pekerjaan di sektor parkir.
“Banyak yang sekarang tidak punya penghasilan tetap. Yang masih kerja pun pendapatannya jauh menurun, bahkan di bawah UMR,” ujar Deni pada media. Kamis (02/04/26).
Hal serupa disampaikan Rahmat Hidayat, warga RW 08. Ia menyebut dari sekitar 20 orang yang sebelumnya bekerja, kini hanya empat orang yang masih dipekerjakan oleh pihak pengelola baru.
Tak hanya berdampak pada pekerja parkir, kondisi ini juga memicu kekhawatiran lebih luas di tengah masyarakat terkait meningkatnya angka pengangguran.
“Kami rasa kebijakan ini belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial dan keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal.” tambahnya.
Selain itu, para pedagang di Pasar Atas turut merasakan dampaknya. Mereka menilai sistem parkir baru justru membuat pengunjung enggan datang, yang berimbas pada penurunan jumlah pembeli.
” Kami berharap Pemerintah Kota Cimahi dapat mengevaluasi kembali kebijakan ini agar tak semakin memperburuk kondisi ekonomi masyarakat kecil, seharusnya mencari solusi yang lebih berpihak pada warga terdampak.” tutupnya. (Bzo)
