Soal Open Bidding, Komisi I DPRD KBB Bakal Panggil Pj Bupati Bandung Barat dan BKPSDM

KBB
Ketua Komisi I DPRD KBB, Sandi Supyandi

BANDUNG BARAT, NyaringIndonesia.com  – Polemik seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) atau open bidding di lingkungan Pemerintah Daerah (Pemda) Bandung Barat kembali bergulir.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Komisi I DPRD Kabupaten Bandung Barat (KBB) rencananya akan mengundang Penjabat (Pj) Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, untuk memberikan penjelasan terkait pelaksanaan seleksi tersebut.

“Kami menjadwalkan untuk mengundang Pj Bupati pada Selasa, 17 Desember 2024, namun beliau sudah ada agenda lain. Kami akan menjadwal ulang pada antara tanggal 27 atau 30 Desember ini,” kata Sandi di Padalarang, Kamis, 19 Desember 2024.

Selain Pj Bupati Ade Zakir, Komisi I juga akan memanggil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) KBB. “Kami mengundang Pj Bupati dan BKPSDM karena ingin meminta penjelasan terkait pelaksanaan open bidding JPTP,” tambah Sandi.

Menurut Sandi, pihaknya merasa perlu untuk menanyakan sejumlah hal mengenai open bidding ini. “Kenapa kami harus bertanya? Karena jujur saja, kami tidak mengetahui proses open bidding yang sedang berjalan ini, bahkan kami merasa gelap soal hal tersebut,” ungkapnya.

Komisi I juga ingin memahami mengapa pengisian jabatan tidak menggunakan sistem merit atau meritrokrasi, melainkan open bidding. “Kami juga akan mempertanyakan dan meminta salinan surat izin dari Kemendagri untuk pengisian jabatan eselon 2 tersebut. Informasinya sudah ada izin, namun kami belum melihat bentuk fisiknya,” tegas Sandi.

Sandi menambahkan bahwa meskipun open bidding merupakan kewenangan eksekutif, seharusnya DPRD juga diberi informasi terkait hal ini. “Jangan sampai nanti muncul masalah baru, sedangkan kami tidak diberitahu sejak awal,” ucapnya.

Sandi juga menilai Pemda Bandung Barat dan Panitia Seleksi (Pansel) JPTP terkesan tertutup dalam memberikan informasi kepada DPRD, khususnya Komisi I yang membidangi pemerintahan umum dan kepegawaian.

Di sisi lain, Sandi mengakui bahwa lima dinas yang saat ini tidak memiliki pimpinan definitif masih dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, karena sementara ini dipimpin oleh pelaksana tugas (Plt). “Alhamdulillah, kami lihat roda organisasi berjalan dengan baik,” ujarnya.

Namun, ia juga menilai pelaksanaan open bidding yang dilakukan pada akhir tahun ini terkesan terburu-buru. “Padahal, tidak terlalu urgen untuk segera dijabat oleh kepala dinas definitif,” tambahnya.

Sementara itu, saat dikonfirmasi, Pj Bupati Bandung Barat, Ade Zakir, memilih untuk tidak berkomentar terkait masalah ini.

Diketahui, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah melaksanakan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di Hotel Novena, Lembang pada 11-12 Desember 2024. Seleksi terbuka ini dilakukan untuk mengisi lima jabatan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan (DPKP), Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol), Kepala BKPSDM, Kepala Dinas Sosial (Dinsos), dan Kepala DP2KBP3A KBB.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Rapat Pleno Seleksi Uji Kompetensi Manajerial dan Sosialkultural pada 15 Desember 2024, berikut adalah peserta yang dinyatakan lolos seleksi:

Kepala DPKP:
1. Ilman Suherlan
2. Mohammad Nur Rahman Hakim
3. Vega Prihambodo
4. Wiwin Aprianti

Kepala Bakesbangpol:
1. Deni Achmad Abdul Rahman
2. Iwan Mustawan Azis
3. Jaja
4. Mardi Harjo
5. Weda Wardiman

Kepala BKPSDM:
1. Dede Tarmana
2. Muhammad Dany Rizal
3. Rega Wiguna
4. Rina Marlina

Kepala Dinas Sosial:
1. Agus Achmad Setiawan
2. Agus Rudianto
3. A. M Hikmat
4. Asep Nirwan Permana
5. Asep Wahidin Sudiro
6. Idan Saadudin
7. Intan Cahya Rachmat
8. Yoga Rukma Gandara
9. Yusef Ahmad Darajat

Kepala DP2KBP3A:
1. Aam Lia Kartipah
2. Agnes Virganty
3. Agus Ganjar Hidayat
4. Erik Harisma
5. Herman Permadi
6. Rustyana
7. Wewen Surwenda
8. Wiriawan

Berita Utama