Sudirman Said menilai bahwa tata kelola pemerintahan mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, dan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyampaikan kritik terhadap kondisi tata kelola pemerintahan Indonesia dalam sebuah diskusi di Universitas Harkat Negeri (UHN) pada Kamis (25/6).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam forum tersebut, Agus Rahardjo menyatakan bahwa sejumlah lembaga yang dibentuk pada era reformasi, seperti KPK, PPATK, Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY), dinilai mengalami penurunan efektivitas dalam menjalankan fungsinya.
Menurut Agus, praktik nepotisme dan korupsi masih menjadi persoalan serius di berbagai sektor. Ia juga menilai bahwa kualitas kepemimpinan yang mengabaikan integritas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi tata kelola pemerintahan.
“Nepotisme terjadi di mana-mana, korupsi di semua lapis dan sektor. Kehancuran tata kelola bermula dari kepemimpinan yang mengabaikan integritas,” tegas Agus Rahardjo.
Agus turut menyoroti skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang berada di angka 34. Ia membandingkannya dengan sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara, seperti Singapura, Brunei Darussalam, dan Malaysia. Menurutnya, revisi Undang-Undang KPK menjadi salah satu faktor yang dinilai berdampak pada independensi lembaga antirasuah tersebut.
Sementara itu, Sudirman Said menyampaikan penilaiannya bahwa tata kelola pemerintahan mengalami kemunduran pada masa pemerintahan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Ia menyebut Indonesia menghadapi tantangan dalam aspek moralitas dan etika bernegara, kapasitas intelektual, serta nilai-nilai spiritual.
Sudirman menggambarkan kondisi tersebut sebagai kerusakan yang terjadi pada struktur, sumber daya manusia, dan budaya pemerintahan.
“Rusak strukturnya, rusak orangnya, dan rusak kulturnya,” cetus Sudirman.
Pernyataan Agus Rahardjo dan Sudirman Said tersebut merupakan pandangan pribadi yang disampaikan dalam forum diskusi. Penilaian mengenai kondisi tata kelola pemerintahan merupakan bagian dari perdebatan di ruang publik dan dapat memunculkan berbagai tanggapan maupun pandangan yang berbeda.
