NyaringIndonesia.com – Aplikasi TikTok kini semakin terancam untuk dilarang di Amerika Serikat setelah pengadilan menolak permohonan ByteDance, perusahaan induk asal China, yang ingin meninjau kembali aturan yang mengharuskan mereka menjual TikTok sebelum 19 Januari 2025.
Jika gagal memenuhi tenggat waktu ini, TikTok berisiko dihentikan operasionalnya di AS, pasar terbesar kedua aplikasi ini dengan lebih dari 170 juta pengguna aktif.
ByteDance menggugat keputusan ini, dengan alasan bahwa aturan tersebut bersifat diskriminatif dan melanggar Amandemen Pertama yang melindungi kebebasan berbicara.
Pemerintah China diperkirakan juga akan memblokir penjualan TikTok, yang membuat masa depan aplikasi ini semakin tidak pasti.
Meskipun masih ada opsi banding ke Mahkamah Agung AS, keputusan ini memicu perdebatan luas mengenai kebebasan berekspresi dan masalah keamanan nasional.
Menurut Electronic Frontier Foundation (EFF), langkah ini adalah bentuk tindakan yang tidak demokratis. EFF mengkritik keras upaya pemerintah AS untuk memaksakan keputusan yang dapat mengancam kebebasan berbicara di ruang digital.
Sebelumnya, undang-undang yang berpotensi melarang TikTok telah disahkan oleh panel hakim federal dengan suara bulat, yang memperkuat risiko larangan aplikasi tersebut.
Di balik keputusan ini, terdapat kekhawatiran mengenai potensi penyalahgunaan data pribadi oleh pemerintah China, meskipun tidak ada bukti yang mendukung klaim tersebut.
Sejumlah pejabat dan anggota parlemen menilai TikTok sebagai ancaman bagi keamanan nasional, mengingat adanya dugaan bahwa data pengguna AS dapat disalahgunakan untuk tujuan politik.
TikTok sendiri tidak dapat diakses di China, dan platform besar lainnya seperti Facebook serta YouTube juga diblokir di negara tersebut.
Keputusan pengadilan ini juga menimbulkan kecemasan di kalangan pembuat konten dan influencer yang mengandalkan TikTok sebagai sumber penghasilan utama.
Persatuan Kebebasan Sipil Amerika (ACLU) menyebut keputusan ini sebagai serangan terhadap kebebasan berekspresi online yang dapat menandai preseden buruk bagi platform asing lainnya yang beroperasi di AS.
TikTok berencana untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung AS dengan harapan agar keputusan ini dibatalkan. Michael Hughes, juru bicara TikTok, menyatakan, “Kami berharap Mahkamah Agung akan melindungi kebebasan berekspresi warga Amerika, seperti yang mereka lakukan sebelumnya.”
Ia menambahkan bahwa keputusan ini mencerminkan bentuk sensor terhadap masyarakat Amerika yang didasarkan pada informasi yang tidak akurat dan spekulatif.
Sementara itu, Jaksa Agung AS Merrick Garland menyebutkan bahwa keputusan pengadilan ini adalah langkah penting untuk menghalangi pemerintah China menggunakan TikTok sebagai alat untuk kepentingan politik.
Di sisi lain, mantan Presiden Donald Trump yang sebelumnya mendukung TikTok, menyarankan agar undang-undang tersebut tidak diberlakukan.
Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa Trump mungkin akan meminta jaksa agung baru untuk menangguhkan aturan ini, meskipun hal itu dapat mempersulit perusahaan-perusahaan seperti Apple dan Google, yang akan terpaksa menghentikan distribusi TikTok melalui toko aplikasi mereka.
Keputusan ini menambah ketegangan global mengenai hubungan antara teknologi, kebebasan berbicara, dan keamanan negara, dengan TikTok sebagai pusat perdebatan yang semakin intens.
==================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
