Ngatiyana mengaku Pemkot Cimahi tengah menyiapkan langkah untuk mengatasi dugaan maraknya peredaran obat keras di wilayahnya.
CIMAHI, NYARINGINDONESIA.COM – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi melontarkan teguran terbuka kepada Wali Kota Cimahi Ngatiyana terkait dugaan maraknya peredaran obat keras golongan tramadol di wilayah Kota Cimahi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam kesempatan itu, Dedi mempertanyakan keseriusan pemerintah daerah dalam menangani persoalan tersebut, bahkan menyinggung latar belakang Ngatiyana sebagai purnawirawan TNI.
Pernyataan tersebut disampaikan Dedi saat menghadiri Rapat Koordinasi Program Monitoring, Controlling for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diikuti kepala daerah se-Jawa Barat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Selasa (4/8/2026).
Di hadapan para peserta rapat, Dedi menyoroti masih maraknya dugaan peredaran tramadol yang dinilai telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Ia juga mengungkap adanya dugaan oknum yang mengatasnamakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan disebut memberi perlindungan terhadap praktik tersebut sehingga menyulitkan proses penindakan.
“Bagaimana ini, tramadol masih banyak beredar. Sudah ada warga yang menjadi korban. Banyak LSM sehingga tidak ada yang berani menindak. Masa Pak Wali yang berlatar belakang TNI tidak berani bertindak?” ujar Dedi saat berbicara kepada Ngatiyana di lobi Kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ngatiyana memastikan Pemerintah Kota Cimahi tidak tinggal diam. Ia menyebut pihaknya tengah menyusun langkah-langkah untuk menangani persoalan peredaran obat keras itu.
“Saat ini sedang kami siapkan langkah-langkah untuk mengatasinya,” kata Ngatiyana.
