Kawasan Parkir Pasar Atas Cimahi
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Anggota Komisi II DPRD Kota Cimahi dari Fraksi PKB, Dede Latif, menyoroti kebijakan pengelolaan parkir di kawasan Pasar Atas yang dinilai tak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus turut mempertimbangkan dampaknya terhadap keberlangsungan mata pencaharian warga yang selama ini bergantung pada sektor parkir.
Menurut Dede, pengelolaan parkir di Pasar Atas telah berkembang menjadi persoalan yang kompleks, bahkan melibatkan pihak dari luar daerah. Namun demikian, ia mengingatkan agar profesionalisasi pengelolaan tidak mengabaikan kepentingan masyarakat lokal.
“Memang pemerintah ingin pengelolaan parkir ini lebih profesional melalui mekanisme tender. Tapi jangan sampai tujuan meningkatkan pendapatan daerah justru mengorbankan warga yang selama ini menggantungkan hidup di sektor ini,” ujar Dede pada media Kamis (02/04/26).
Ia menjelaskan, Komisi II DPRD pada prinsipnya membuka peluang bagi semua pihak untuk mengikuti proses lelang. Namun, adanya persyaratan administratif seperti kepemilikan badan usaha resmi membuat tak semua masyarakat lokal dapat ikut serta.
Dalam proses tender yang berlangsung, Dede mengungkapkan adanya peserta dari luar daerah seperti Bekasi dan Cianjur, sementara keterlibatan warga lokal masih terbatas.
“Yang terakomodasi baru sekitar 30 persen dari warga lokal. Sisanya dikelola perusahaan. Ini harus menjadi perhatian,” katanya.
Ia pun mendorong agar ke depan ada kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat sekitar, sehingga mereka tetap memiliki ruang dalam pengelolaan parkir dan tidak kehilangan sumber penghasilan.
“Komposisinya harus lebih adil. Bisa 60:40 atau bahkan 70 persen untuk warga lokal. Yang penting, kebijakan ini tetap memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.
Dede menambahkan, keseimbangan antara profesionalitas pengelolaan dan perlindungan terhadap mata pencaharian warga harus menjadi prioritas dalam setiap kebijakan publik.
” Saya berharap melalui pendekatan yang lebihinklusif pengelolaan parkir di Kota Cimahi tak hanya meningkatkan pendapatan daerah, tetapi juga memperkuat kesejahteraan masyarakat lokal.” pungkasnya. (Bzo)
