Di tengah tren penurunan mahasiswa baru yang melanda banyak kampus swasta, Universitas Paramadina menilai LLDIKTI Wilayah III menunjukkan kepedulian nyata dalam memperjuangkan keberlangsungan dan daya saing perguruan tinggi swasta di Indonesia.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Universitas Paramadina memberikan apresiasi kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah III atas perhatian dan dukungannya terhadap keberlangsungan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) yang saat ini menghadapi tantangan serius akibat menurunnya jumlah mahasiswa baru dalam beberapa tahun terakhir.
Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Rektor Universitas Paramadina, Dr. Handi Risza, menanggapi pemaparan Kepala LLDIKTI Wilayah III, Dr. Henri Tambunan, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Kerja (Panja) Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Komisi X DPR RI yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (4/6/2026).
Dalam forum tersebut, Henri Tambunan mengungkapkan bahwa sejumlah perguruan tinggi swasta di wilayah Jakarta mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru. Salah satu penyebab yang disoroti adalah panjangnya periode penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN), khususnya melalui jalur mandiri.
Menurut Henri, kondisi tersebut membuat banyak calon mahasiswa yang sebelumnya telah mendaftar di perguruan tinggi swasta memilih berpindah ke PTN setelah dinyatakan lolos seleksi jalur mandiri.
“Ini sering menjadi keluhan teman-teman PTS. Calon mahasiswa sudah mengikuti seleksi di PTS, tetapi masih mencoba di berbagai PTN melalui jalur mandiri, sehingga kemungkinan meninggalkan PTS menjadi lebih besar,” ujarnya.
Dampaknya, tingkat keterisian mahasiswa di berbagai perguruan tinggi swasta belum sebanding dengan kapasitas dan daya tampung yang tersedia.
Menanggapi hal itu, Handi Risza menilai pernyataan Kepala LLDIKTI Wilayah III menunjukkan kepedulian yang tinggi terhadap persoalan yang sedang dihadapi perguruan tinggi swasta. Ia menyebut sebagian besar PTS saat ini mengalami penurunan jumlah mahasiswa baru antara 20 hingga 30 persen. Bahkan, tidak sedikit kampus yang kesulitan memperoleh mahasiswa baru dalam jumlah memadai.
Menurut Handi, kondisi tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan operasional perguruan tinggi swasta. Pasalnya, sekitar 95 persen sumber pendapatan PTS masih bergantung pada biaya pendidikan yang dibayarkan mahasiswa.
“Ketika jumlah mahasiswa menurun, kemampuan kampus untuk menjaga kualitas layanan pendidikan dan pengembangan institusi juga ikut terdampak,” katanya.
Karena itu, Handi mendorong adanya kebijakan yang mampu menciptakan ekosistem pendidikan tinggi yang lebih seimbang antara perguruan tinggi negeri dan swasta. Salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah pengaturan jadwal dan kuota penerimaan mahasiswa baru di PTN agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi PTS.
Lebih jauh, ia menilai pemerintah perlu mengubah paradigma terhadap keberadaan perguruan tinggi swasta. Menurutnya, PTS bukan sekadar pelengkap sistem pendidikan tinggi nasional, melainkan mitra strategis yang selama ini berperan besar dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat.
Handi menegaskan bahwa dikotomi antara perguruan tinggi negeri dan swasta sudah tidak relevan lagi. Berdasarkan data pendidikan tinggi nasional, lebih dari 54 persen mahasiswa Indonesia saat ini menempuh pendidikan di perguruan tinggi swasta.
“Karena itu, perhatian dan dukungan pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada perguruan tinggi negeri, tetapi juga memberikan ruang yang setara bagi perguruan tinggi swasta untuk berkembang,” ujarnya.
Universitas Paramadina berharap dukungan yang telah ditunjukkan LLDIKTI Wilayah III dapat terus berlanjut melalui berbagai kebijakan dan program yang mendorong peningkatan kualitas serta daya saing perguruan tinggi swasta.
Selain itu, Handi juga berharap LLDIKTI Wilayah III terus memainkan peran strategis sebagai fasilitator peningkatan mutu pendidikan tinggi melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya.
“Kolaborasi yang kuat akan menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan tinggi yang inklusif, berdaya saing, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” pungkasnya.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
