Search
Close this search box.

Upaya Pj Gubernur Jabar Kendalikan Inflasi

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Pullman, Kota Bandung

BANDUNG, NyaringIndonesia.com – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menghadiri High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Kamis (8/8/2024).

Setelah acara tersebut, Bey menjelaskan bahwa tujuan utama pertemuan ini adalah untuk menyamakan persepsi antara seluruh kepala daerah di Jawa Barat dan Pemda Provinsi Jabar dalam menjamin stabilitas harga menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru).

“Nanti ada TPID yang memantau terus setiap daerah agar tidak kekurangan atau ketiadaan stok,” ujarnya.

Bey juga menyebutkan bahwa inflasi tahunan (year-on-year) di Jawa Barat pada Juli 2024 tercatat sebesar 2,25 persen, sedikit lebih tinggi dari rata-rata nasional yang sebesar 2,13 persen, namun masih di bawah target yang ditetapkan. Tingkat inflasi month-to-month untuk bulan Juli 2024 adalah 0,06 persen, dan tingkat inflasi year-to-date mencapai 1,16 persen.

“Jadi kami menjaga betul agar inflasi terkendali dan sampai bulan Juli inflasi masih sesuai target,” ujar Bey.

Untuk mengatasi potensi kelangkaan stok dan kenaikan harga, TPID akan terus memantau kondisi setiap daerah.

“Kami mendapatkan 7.000 pompa dari Kementerian Pertanian. Ada beberapa yang tadinya musim tanamnya Oktober, mereka akan menarik ke Agustus. Insyaallah, masih ada satu lagi panen di akhir tahun ini. Jadi panennya tidak nyeberang ke 2025, tapi di tahun ini,” ungkapnya.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muhamad Nur, berharap bahwa pertemuan ini akan menjadi modal bersama untuk menjaga inflasi sesuai dengan target. Ia juga menekankan pentingnya percepatan digitalisasi dan elektronifikasi untuk meningkatkan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD), yang akan mendukung pembangunan yang lebih efisien di Jawa Barat.

“Dengan digitalisasi dan elektronifikasi mudah-mudahan IETPD-nya (Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) semakin bagus dan itu semua sangat kita butuhkan dalam rangka mendukung pembangunan supaya lebih efisien dan semakin mendorong potensi-potensi yang ada di Jawa Barat,” ujar Nur.

Berita Utama