Jakarta, NyaringIndonesia.com – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan penolakannya terhadap usulan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), atau Whoosh.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pernyataan ini disampaikan usai pertemuannya dengan Dewan Pengawas Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu (15/10/2025). Dalam pertemuan tersebut, Purbaya menyebut bahwa pihak Danantara masih bersikeras agar pembayaran utang KCJB dibiayai lewat APBN.
“Mereka ngotot pakai APBN,” ujar Purbaya kepada media. “Tapi mereka bilang akan pelajari lagi seperti apa.”
Menurut Purbaya, Danantara berdalih telah mengalokasikan sebagian besar dividen BUMN yang mereka terima tahun ini sekitar Rp 90 triliun untuk membeli surat utang atau obligasi pemerintah. Dana tersebut, menurut mereka, dibutuhkan untuk memperoleh imbal hasil yang akan digunakan membiayai proyek-proyek investasi mendatang.
Namun, keputusan itu mendapat kritik dari Purbaya. Ia menilai, dana sebesar itu seharusnya bisa dialihkan untuk membayar cicilan tahunan utang proyek kereta cepat, yang hanya sekitar Rp 2 triliun.
“Saya tadi sempat kritik, kalau Anda taruh obligasi segitu banyak, keahlian Anda apa? Tapi mereka bilang ini cuma tiga bulan terakhir karena belum sempat buat proyek,” jelasnya.
Purbaya menyebut bahwa pihak Danantara berjanji akan mengevaluasi kebijakan tersebut dan mulai mengurangi porsi dividen untuk investasi obligasi. Mereka juga akan mempertimbangkan usulan Menkeu agar utang KCJB dibayar menggunakan dividen BUMN, bukan APBN.
Ia menambahkan bahwa dalam perjanjian pinjaman dengan China Development Bank (CDB), tidak terdapat klausul yang mewajibkan pemerintah sebagai penanggung utang.
“Saya pernah negosiasi dengan CDB. Mereka hanya minta struktur pembayarannya jelas. Jadi, sebenarnya tidak masalah jika Danantara yang membayar,” kata Purbaya. “Tapi kita tunggu arahan Presiden.”
Purbaya sendiri menegaskan sikapnya untuk tidak menggunakan APBN sebagai sumber pembayaran utang proyek KCJB. “Kalau saya bilang, saya sudah putus. Tidak mau gunakan APBN,” tegasnya.
Utang proyek kereta cepat menjadi sorotan setelah laporan keuangan PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menunjukkan tekanan keuangan signifikan. Direktur Utama KAI, Bobby Rasyidin, menyebut beban utang KCJB sebagai “bom waktu” dan menyatakan bahwa pihaknya tengah menjajaki koordinasi lebih lanjut dengan Danantara.
“Kami akan koordinasi dengan Danantara untuk masalah KCIC ini. Ini bom waktu,” ujar Bobby dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (20/8/2025) lalu.
Berdasarkan laporan keuangan KAI per 30 Juni 2025 (unaudited), anak usaha KAI yang menjadi pemegang saham mayoritas KCIC, PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), mencatat kerugian Rp 4,195 triliun pada 2024 dan Rp 1,625 triliun pada semester I-2025.
==================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
