Krisantus Kurniawan menilai perbandingan kondisi jalan Kalimantan Barat dan Jawa Barat tidak seimbang, mengingat perbedaan luas wilayah serta kapasitas APBD yang cukup signifikan.
Kalbar, NyaringIndonesia.com – Pernyataan tegas disampaikan Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, terkait keluhan masyarakat yang membandingkan kondisi infrastruktur jalan di wilayahnya dengan daerah lain, khususnya Jawa Barat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ia mengaku prihatin sekaligus merasa tidak nyaman dengan perbandingan tersebut yang dinilai kurang mempertimbangkan kondisi riil masing-masing daerah. Hal itu disampaikannya saat menghadiri forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kabupaten Sintang.
Dalam kesempatan tersebut, Krisantus bahkan melontarkan pernyataan bernada tantangan kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Ia menyatakan kesiapannya memberikan penghormatan secara simbolis apabila pembangunan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat dapat direalisasikan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki daerahnya.
Pernyataan itu muncul setelah beredarnya video di media sosial, khususnya di platform TikTok, yang menampilkan kondisi jalan rusak di wilayah Sepauk, Kabupaten Sintang, lalu dibandingkan dengan kondisi infrastruktur di Jawa Barat.
Menurut Krisantus, perbandingan tersebut tidak sepenuhnya adil karena terdapat perbedaan mendasar dalam hal luas wilayah dan kemampuan fiskal daerah.
Ia menjelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki wilayah yang sangat luas, mencapai sekitar 171 ribu kilometer persegi, sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tersedia relatif terbatas, yakni sekitar Rp6 triliun.
Sebaliknya, Jawa Barat memiliki luas wilayah yang lebih kecil, sekitar 43 ribu kilometer persegi, namun didukung oleh APBD yang jauh lebih besar, yakni sekitar Rp31 triliun. Kondisi tersebut, kata dia, secara langsung memengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam membangun dan memelihara infrastruktur.
Ia pun mengingatkan agar masyarakat tidak serta-merta menyamakan kondisi pembangunan antar daerah tanpa memahami latar belakang kapasitas anggaran dan tantangan geografis yang berbeda.
Pernyataan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tersebut memicu beragam tanggapan dari publik. Sebagian pihak menilai keterbatasan anggaran memang menjadi tantangan besar bagi daerah dengan wilayah luas.
Namun di sisi lain, masyarakat tetap berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai kebutuhan dasar yang berdampak langsung pada aktivitas ekonomi dan mobilitas warga.
Situasi ini kembali menyoroti persoalan ketimpangan fiskal antar daerah di Indonesia yang berpengaruh terhadap kualitas pembangunan. Publik pun kini menantikan langkah nyata pemerintah daerah dalam meningkatkan kondisi infrastruktur, khususnya di wilayah-wilayah yang masih menghadapi keterbatasan anggaran dan tantangan geografis.
