Wakil Wali Cimahi Adithia Yudithira memberikan tanggapan terkait penggeledahan Disnaker oleh Kejari Cimahi usai hadiri Rakor Disdukcapil se Jawa Barat di MPP
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudistira, menanggapi peristiwa penggeledahan yang dilakukan Kejari Kota Cimahi terhadap Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Cimahi terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan dinas tersebut.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam pernyataannya, Adhitia menegaskan kesiapan untuk menghormati proses hukum yang tengah dilakukan Kejaksaan Negeri Cimahi. Menurutnya, sebagai warga negara yang taat hukum, semua proses hukum yang tengah berjalan harus dipatuhi.
“Secara institusi, kami menghormati apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Cimahi. Kami tentunya siap kooperatif. Apa saja yang dibutuhkan pihak Kejaksaan Negeri Cimahi terkait dugaan tindak pidana korupsi tersebut akan kami berikan.” tegas Adithia usai menghadiri rakor Disdukcapil se Jawa Barat di MPP. Rabu (22/04/26).
Selain itu, Adhitia juga menyampaikan bahwa program yang saat ini tengah berjalan telah disesuaikan dengan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) serta sesuai visi dan misi kepemimpinannya bersama Wali Kota Cimahi.
“Karena itu, apa yang terjadi tentu menjadi catatan dan bahan evaluasi kita bersama, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Kota Cimahi.” tandasnya.
Ia menyebutkan bahwa program pelatihan harus tetap berjalan. Ia berharap masyarakat Kota Cimahi harus terus berkembang serta meningkatkan kemampuan di segala bidang.
“Peristiwa ini harus menjadi bahan pelajaran dan evaluasi bagi kita bersama.” sebutnya.
Melihat kondisi tersebut, Adhitia bersama Wali Kota Cimahi berkomitmen untuk membangun Kota Cimahi secara optimal tanpa celah yang mengarah pada tindak pidana korupsi.
“Tentu Pak Wali dan saya sangat berkomitmen terhadap pemberantasan korupsi. Pembangunan harus tercapai secara optimal dan maksimal, tanpa ada celah sedikit pun.” tambahnya.
Oleh sebab itu, ia berharap peristiwa serupa tak terulang kembali di masa mendatang. Ia juga menyebutkan, Disnaker merupakan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD) yang secara teknis memiliki peran penting dalam menyukseskan program pemerintah daerah.
“Tak boleh ada kejadian seperti ini lagi, khususnya di Disnaker, yang merupakan OPD yang secara teknis harus menyukseskan program Pak Wali dan saya untuk peningkatan keterampilan SDM di Kota Cimahi.”
Menurutnya, peristiwa ini harus menjadi bahan evaluasi bersama, sebagai landasan kinerja yang mengedepankan integritas lembaga pemerintah dalam melayani masyarakat.
” Ini akan menjad bahan evaluasi dan catatan bersama, Sekali lagi, kita hormati proses hukum ini hingga selesai.”lanjutnya.
Hingga saat ini, Adhitia mengaku belum mengetahui siapa saja pihak yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. Ia masih menunggu proses hukum yang sedang berjalan.
“Belum, saya belum mendengar. Konstruksi permasalahannya juga seperti apa saya belum tahu. Karena itu, kita tunggu saja prosesnya.”
Adhitia juga menekankan komitmennya untuk menjalankan roda pemerintahan yang bersih dari praktik korupsi.
“Intinya, kami ingin mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih. Ke depan tidak boleh ada lagi kejadian seperti ini. Kami berkomitmen terhadap integritas dan bebas dari korupsi. Semua program harus transparan. Jangan sampai kejadian seperti ini terulang kembali,” pungkasnya. (Bzo)
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
