Wali Kota Cimahi Ngawangkong Bareng Warga, PJU hingga Zonasi Sekolah Jadi Sorotan

IMG 20260910 115456
Melalui kegiatan Pak Wali Kota Ngawangkong Bari Ngaronda (PAWANG RONDA) Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama jajaran Pemerintah Kota Cimahi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung menemui ratusan warga.

CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Suasana malam di RT 09 RW 05 Kelurahan Utama, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Rabu (9/9/2026), terasa berbeda. Bukan sekadar ronda untuk menjaga keamanan lingkungan, warga justru mendapat kesempatan menyampaikan langsung berbagai persoalan kepada orang nomor satu di Kota Cimahi.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Melalui kegiatan Pak Wali Kota Ngawangkong Bari Ngaronda (PAWANG RONDA) Wali Kota Cimahi Ngatiyana bersama jajaran Pemerintah Kota Cimahi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) turun langsung menemui ratusan warga.

Beragam persoalan pun mengemuka. Mulai dari kebutuhan Penerangan Jalan Umum (PJU), perbaikan drainase, kondisi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) RSUD Cibabat, hingga persoalan sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.

Keluhan tersebut disampaikan warga bukan tanpa alasan. JPO RSUD Cibabat, misalnya, dinilai memiliki peran penting untuk menjaga keselamatan pejalan kaki, terutama anak-anak dan orang tua yang harus menyeberangi Jalan Jenderal Amir Machmud yang dikenal memiliki arus lalu lintas cukup padat.

Menanggapi persoalan PJU,Ngatiyana memastikan pengadaannya melalui dana Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Kota Cimahi akan segera berjalan.

” Namun, beda dengan PJU, untuk perbaikan JPO , kita membutuhkan langkah yang lebih panjang. Jalan Jenderal Amir Machmud, statusnya sebagai jalan nasional, kewenangan penanganannya tak sepenuhnya di Kita.” ujar Ngatiyana.

Karenanya, Pemkot Cimahi akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk penanganannya. Langkah tersebut juga diarahkan untuk mempercepat penanganan drainase dan pengaspalan guna mengantisipasi potensi banjir.

“Untuk PPM 2027, kami akan berusaha maksimal untuk merealisasikannya, tapi kami tidak mau mengumbar janji manis,” kata Ngatiyana.

Pernyataan tersebut disampaikan ketika warga mempertanyakan keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) Tahun Anggaran 2027, di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Menurut Ngatiyana, berkurangnya dana Transfer ke Daerah (TKD) membuat pemerintah harus lebih selektif dalam menentukan prioritas. Namun, ia memastikan PPM tetap diupayakan berjalan.

” Caranya, kami lakukan efisiensi pada sejumlah pos anggaran, termasuk pengurangan belanja makanan dan minuman serta alat tulis kantor di lingkungan pemerintahan.” ungkap Ngatiyana.

Di tengah berbagai persoalan lingkungan yang disampaikan warga, Ngatiyana menegaskan bahwa Pemkot Cimahi saat ini memprioritaskan pemenuhan hak dasar masyarakat, terutama di bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur vital.

” Di bidang kesehatan, kami telah membangun Puskesmas Melong Tengah serta fasilitas Unit Pengelola Darah RSUD Cibabat. Di bidang pendidikan, pembangunan SMPN 14 tengah berlangsung dan akan dilanjutkan dengan pembangunan SMPN 15* pada tahun depan.” tambah Ngatiyana.

Pembangunan sekolah baru tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah meningkatkan daya tampung sekolah negeri. Pasalnya, kapasitas SMP negeri di Kota Cimahi saat ini hanya mampu menampung sekitar 5.000 siswa dari total 7.000 lulusan SD.

Persoalan daya tampung tersebut kemudian berkaitan erat dengan aspirasi warga mengenai sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru.

Ngatiyana menjelaskan bahwa aturan zonasi merupakan regulasi yang harus mengikuti ketentuan resmi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen)

” Namun, keterbatasan daya tampung sekolah negeri tak boleh menjadi satu alasan anak putus sekolah.” jelas Ngatiyana.

Pemkot Cimahi, kata Ngatiyana, berkomitmen memastikan seluruh anak tetap mendapatkan akses pendidikan. Bagi siswa yang nantinya harus bersekolah di sekolah swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri, pemerintah akan menyiapkan bantuan.

” Untuk itu, kami meminta masyarakat agar memaklumi, apabila masih ada pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya terealisasi.” pungkas Ngatiyana. (Bzo)