Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan 30 peserta pelatihan video editing yang dibiayai APBD 2026 harus mampu mengubah keterampilan menjadi nilai ekonomi, bukan sekadar mengantongi sertifikat
CIMAHI, NyaringIndonesia.com – Wali Kota Cimahi Ngatiyana menegaskan 30 peserta pelatihan video editing yang dibiayai APBD 2026 harus mampu mengubah keterampilan menjadi nilai ekonomi, bukan sekadar mengantongi sertifikat. Penegasan itu disampaikan saat meninjau pelatihan di Cafe Airmen 25, Cipageran, Cimahi Utara, Rabu (16/09/26)
Pelatihan tersebut digelar Dinas Tenaga Kerja Kota Cimahi bersama LPK Zein Training Club . Dari 100 pendaftar, hanya 30 orang yang lolos seleksi untuk digembleng selama 10 hari agar siap masuk industri kreatif dan ekonomi digital
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Ngatiyana menilai, ukuran keberhasilan pelatihan yang menggunakan uang rakyat tidak bisa diukur dari seremonial pembukaan dan cetak sertifikat.
“Kalau hanya seremonial, ya sudah program pelatihan dibuka, selesai 10 hari langsung cetak sertifikat, beres. Padahal pelatihannya menggunakan APBD, tingkat kesuksesannya tidak bisa diukur dari tebalnya sertifikat,” ujar Ngatiyana.
Menurutnya, kondisi ini menjadi ujian sesungguhnya bagi Disnaker dan LPK pelaksana untuk memastikan peserta terserap kerja.
“Kondisi ini menjadi ujian sesungguhnya bagi kita, terutama Dinas Tenaga Kerja bersama LPK Zein Training Club agar para peserta mendapatkan pekerjaan usai pelatihan,” tegasnya.
Ia meminta program tersebut tidak berhenti sebagai formalitas.
“Kami tak ingin program pelatihan yang dijalankan berpotensi pada permasalahan, ini uang rakyat. Jangan hanya formalitas saja,” tandasnya.
Terkait tindak lanjut, Pemkot Cimahi menyiapkan skema penyaluran. Para lulusan akan diarahkan ke Techno Park dan Baros Information, Technology & Creative Center (BITC).
“Kita arahkan ke tempat yang sesuai dengan bidang keilmuan yang mereka dapatkan, baik editing, animasi, serta teknologi di BITC agar mereka berkembang. Jika sudah bisa dan berkembang, mereka akan menghasilkan nilai ekonomi,” tuturnya.
Di BITC, peserta tidak hanya diposisikan sebagai pencari kerja, tetapi ditempa untuk membuka usaha mandiri di bidang digital.
“Mereka akan digembleng, bagaimana memulai usaha di bidang yang mereka pelajari,” ucapnya.
Ngatiyana menekankan, evaluasi berkelanjutan menjadi kunci. Ia tidak ingin APBD kembali dikucurkan untuk program yang tidak terbukti hasilnya.
“Semoga program pelatihan ini berjalan lancar, aman, dan bisa mencetak sumber daya manusia yang dapat diandalkan,” pungkasnya. (Bzo)
