Kebijakan Kerja dari Rumah Satu Hari Sepekan Disiapkan untuk Efisiensi Anggaran
Jakarta, Nyaringaindoesia.com – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kebijakan kerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan pekerja swasta akan ditetapkan pada Maret 2026.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Pernyataan tersebut disampaikan Airlangga usai mengikuti rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).
“Pokoknya akan ditetapkan bulan ini,” ujar Airlangga kepada awak media.
Meski demikian, pemerintah belum mengumumkan secara resmi kapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tersebut akan mulai diberlakukan. Menurut Airlangga, masih ada waktu bagi pemerintah untuk mematangkan kebijakan sebelum diumumkan ke publik.
“Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu,” katanya singkat.
Kebijakan WFH Dikaji untuk Penghematan Anggaran
Pemerintah saat ini tengah mengkaji sejumlah langkah penghematan anggaran di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah, terutama setelah konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.
Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah penerapan kebijakan WFH satu hari dalam sepekan bagi ASN, yang diharapkan dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) serta biaya operasional lainnya.
Kebijakan tersebut disebut telah mendapat persetujuan dari seluruh menteri di kabinet dan kini tinggal menunggu arahan resmi dari Presiden.
“Setelah ada arahan Bapak Presiden, baru nanti diumumkan resmi. Sabar, sabar saja,” ujar Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian saat ditemui di Istana, Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Tidak Berlaku untuk Semua Sektor
Pemerintah memastikan bahwa kebijakan WFH satu hari dalam sepekan tidak akan diterapkan pada seluruh sektor pekerjaan.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kebijakan tersebut hanya akan berlaku pada bidang pekerjaan yang memungkinkan pelaksanaan kerja jarak jauh.
Ia menegaskan bahwa sektor yang berkaitan langsung dengan pelayanan masyarakat, industri, dan perdagangan kemungkinan besar tidak termasuk dalam kebijakan tersebut.
“Perlu saya luruskan bahwa berlakunya nanti untuk sektor-sektor tertentu. Supaya tidak disalahpahami, misalnya sektor pelayanan, industri, perdagangan tentu mungkin tidak menjadi bagian dari kebijakan tersebut,” kata Prasetyo.
Menurutnya, rencana penerapan WFH satu hari dalam sepekan merupakan arahan Presiden dalam sidang kabinet paripurna sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi di lingkungan kerja, termasuk di instansi pemerintahan.
Saat ini, pemerintah masih merumuskan detail kebijakan tersebut sebelum diumumkan secara resmi kepada masyarakat.
“Sedang kita godok untuk kita finalkan dan sesegera mungkin akan kita sampaikan kepada masyarakat,” ujar Prasetyo. (Gils)
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
