Lembaga keuangan internasional itu merekomendasikan reformasi bertahap melalui penyesuaian harga, bantuan tunai terarah, dan pengalihan anggaran untuk program sosial.
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – World Bank menilai sistem penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia masih menghadapi persoalan ketepatan sasaran. Dalam kajian terbarunya, lembaga tersebut menyebut sebagian besar manfaat subsidi justru dinikmati oleh kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Penilaian itu tercantum dalam laporan Indonesia Economic Prospects edisi Juni 2026. Dalam dokumen tersebut, Bank Dunia mengungkapkan bahwa sekitar 20 persen rumah tangga dengan tingkat ekonomi tertinggi menerima hampir separuh dari total subsidi BBM yang disalurkan pemerintah.
Menurut Bank Dunia, kondisi tersebut menjadi salah satu faktor yang meningkatkan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama ketika harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan.
Lembaga itu menilai lonjakan harga energi global tidak hanya memperbesar kebutuhan anggaran subsidi, tetapi juga mengurangi ruang fiskal yang dapat digunakan pemerintah untuk program pembangunan dan perlindungan sosial.
Sebagai solusi, Bank Dunia mengusulkan tiga langkah reformasi subsidi BBM yang dapat diterapkan secara bertahap.
Langkah pertama adalah melakukan penyesuaian harga BBM bersubsidi secara bertahap agar selisih antara harga subsidi dan harga pasar semakin kecil. Kebijakan ini dinilai dapat mengurangi beban fiskal sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi.
Rekomendasi kedua adalah pemberian bantuan langsung tunai (BLT) yang difokuskan kepada 40 persen rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah. Menurut Bank Dunia, skema tersebut dapat membantu menjaga daya beli masyarakat rentan saat proses penyesuaian harga berlangsung.
Lembaga tersebut memperkirakan kebutuhan anggaran untuk bantuan tunai relatif kecil dibandingkan penghematan yang diperoleh dari reformasi subsidi secara keseluruhan.
Sementara itu, rekomendasi ketiga adalah memanfaatkan dana hasil penghematan subsidi untuk memperkuat program perlindungan sosial, meningkatkan investasi publik, serta mendukung kelompok masyarakat yang terdampak oleh perubahan kebijakan energi.
Berdasarkan simulasi yang dilakukan Bank Dunia, penerapan reformasi secara bertahap dalam kurun dua tahun berpotensi menghasilkan penghematan fiskal hingga 1,3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Setelah seluruh tahapan reformasi berjalan penuh, ruang fiskal yang tersedia diperkirakan dapat meningkat hingga sekitar 2,1 persen dari PDB.
Selain desain kebijakan, Bank Dunia menekankan pentingnya aspek pelaksanaan. Keberhasilan reformasi, menurut mereka, sangat bergantung pada strategi implementasi yang bertahap, komunikasi publik yang efektif, kesiapan sistem data sosial ekonomi, serta transparansi pemerintah dalam mengelola dan memanfaatkan hasil penghematan subsidi.
Bank Dunia juga menilai penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi (DTSEN) dapat menjadi salah satu instrumen penting untuk memastikan bantuan dan kompensasi benar-benar diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Dengan demikian, reformasi subsidi tidak hanya mengurangi beban anggaran negara, tetapi juga meningkatkan efektivitas perlindungan sosial bagi kelompok rentan.
======================
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
