Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra,
JAKARTA, NYARINGINDONESIA.COM – Dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto ternyata disebut telah berlangsung sejak awal masa pemerintahannya. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengungkapkan bahwa Prabowo sudah menerima informasi mengenai persoalan tersebut sekitar dua bulan setelah dilantik sebagai Presiden RI.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Informasi itu, menurut Yusril, disampaikan langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto setelah mengetahui adanya dugaan penyadapan terhadap sejumlah pejabat negara.
Pengungkapan ini menambah perhatian terhadap perkara yang menyeret tiga jenderal polisi sebagai tersangka. Sebab, dugaan penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Presiden, tetapi juga disebut mencakup sejumlah pejabat negara, tokoh politik, insan media, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha.
Dalam konferensi pers di kantor Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Selasa (3/11/2026), Yusril menjelaskan bahwa berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Bareskrim Polri, aktivitas penyadapan diduga berlangsung sejak Januari 2025 hingga 2026.
“Kan berarti dua bulan kemudian (tahun 2025). Mulai bulan Januari (2025) sampai sekarang (2026), proses penyadapan itu masih berlangsung, sampai dilakukan ada pelaporan dan kemudian dilakukan penyelidikan dan penyidikan ini,” jelas Yusril.
Ia mengungkapkan, Prabowo tidak tinggal diam setelah menerima laporan tersebut. Presiden justru meminta aparat penegak hukum mengambil langkah tegas dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Prabowo Perintahkan Penegakan Hukum
Yusril menilai dugaan penyadapan terhadap kepala negara merupakan persoalan serius yang menyangkut keamanan dan kepentingan nasional.
Menurutnya, tindakan penyadapan tanpa prosedur terhadap Presiden maupun pejabat pemerintahan dapat menimbulkan persoalan besar karena tujuan serta kepentingan di balik aktivitas tersebut belum diketahui secara jelas.
“Bayangkan, seorang Presiden diintersep, disadap, bayangkan para menteri disadap, dan kita sebenarnya tidak tahu untuk apa penyadapan itu dilakukan, itu bukan masalah sederhana, itu masalah serius bagi sebuah negara,” kata Yusril.
Ia menambahkan, setelah mendapatkan laporan dari Kapolri, Prabowo memerintahkan agar kasus tersebut ditangani melalui proses hukum yang objektif.
“Kemudian juga Presiden ya memerintahkan untuk mengambil satu langkah hukum yang tegas sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku. Dan penyidikan dilakukan betul-betul secara objektif terhadap siapa pun yang diduga bersalah, ya sekarang seperti itulah yang sudah dilakukan,” ujarnya.
Meski demikian, Yusril menegaskan bahwa materi komunikasi yang diduga disadap serta tujuan di balik tindakan tersebut belum dapat diungkap ke publik karena masih dalam pendalaman penyidik.
Ia menyatakan, aparat kepolisian nantinya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai informasi yang diperoleh melalui aktivitas penyadapan tersebut.
Yusril juga menegaskan bahwa perkara ini menggunakan ketentuan pidana terkait penyadapan dalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), bukan pasal mengenai makar.
“Dan sama sekali tidak digunakan pasal-pasal yang terkait dengan makar,” tegasnya.
Penyadapan Diduga Menyasar Banyak Kalangan
Kasus ini ternyata tidak hanya berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo. Bareskrim Polri mengungkapkan bahwa sejumlah kelompok masyarakat lainnya juga diduga menjadi sasaran aktivitas tersebut.
Kabareskrim Polri Komjen Pol Asep Safrudin menyampaikan bahwa penyadapan tanpa prosedur diduga dilakukan terhadap nomor telepon Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi masyarakat, LSM, hingga pengusaha.
“Telah melakukan penyadapan tanpa prosedural atau tapping terhadap nomor telepon Presiden Republik Indonesia, pejabat negara, tokoh-tokoh politik, media, tokoh ormas, LSM, dan para pengusaha,” kata Asep dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (3/11/2026).
Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dengan inisial LSP, ASN, dan EH.
Ketiganya disebut merupakan mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution yang menjabat Kepala Divisi Hukum Polri, serta Irjen Eko Hadi Santoso yang bertugas sebagai Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri.
Sementara itu, mantan Kepala Divisi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Polri Irjen Slamet Uliandi masih menjalani pemeriksaan dengan status sebagai saksi.
Untuk mendukung proses penyidikan, polisi turut menyita sejumlah barang bukti berupa 11 unit telepon seluler, satu unit tablet iPad, serta empat USB flash drive.
Diduga Hapus Rekam Jejak Penyadapan
Selain dugaan penyadapan tanpa prosedur resmi, penyidik juga mendalami dugaan penghilangan rekam jejak aktivitas tersebut.
Asep mengungkapkan, para tersangka diduga melakukan penyadapan pada periode 2025 hingga 2026 tanpa dilengkapi surat permohonan penyidik maupun lampiran laporan polisi sebagaimana prosedur yang semestinya.
Tidak hanya itu, pada Oktober 2026, para tersangka diduga menghapus catatan aktivitas penyadapan untuk menghilangkan jejak tindakan tersebut.
Penghapusan itu disebut dilakukan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS), yakni sistem yang berkaitan dengan pengelolaan intersepsi atau penyadapan.
Dugaan penghilangan data elektronik tersebut kini menjadi bagian dari materi penyidikan kepolisian.
Terancam Hukuman hingga 10 Tahun Penjara
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana yang berkaitan dengan penyadapan ilegal, akses tanpa hak, serta penghilangan informasi elektronik.
Asep menjelaskan, ketiga tersangka dijerat Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut mengatur larangan melakukan tindakan melawan hukum terhadap transmisi informasi elektronik yang tidak bersifat publik, dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara.
Selain itu, penyidik juga menerapkan Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP dengan ancaman pidana hingga enam tahun penjara.
Penerapan UU ITE juga dilakukan melalui Pasal 32 ayat (1), yang mengatur tindakan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain atau milik publik tanpa hak.
Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut memiliki ancaman pidana maksimal delapan tahun penjara.
Dengan sejumlah sangkaan tersebut, penyidikan kini diarahkan untuk mengungkap secara utuh bagaimana aktivitas penyadapan dilakukan, siapa saja yang terlibat, serta informasi apa yang sebenarnya menjadi sasaran.
Perkara ini menjadi perhatian karena dugaan pelanggaran tidak hanya menyangkut privasi individu, tetapi juga keamanan komunikasi Presiden dan sejumlah unsur penting dalam kehidupan bernegara. Hingga kini, motif serta tujuan penyadapan masih menunggu hasil pendalaman penyidik.
==============
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News

