BANDUNG, Nyaringindonesia.com –Â Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah mengidentifikasi lima provinsi di Indonesia dengan kategori kerawanan tinggi dalam Pemilihan Umum mendatang, salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam penjelasan resmi, Kapolda Jawa Barat, Irjen Akhmad Wiyagus, menyebutkan bahwa “Jawa Barat menempati peringkat keempat dalam daftar tersebut. Hal ini berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Bawaslu, yang mencakup faktor sosial politik, kontestasi, pemilu, dan partisipasi masyarakat. Selasa (17/10/2023).
Namun, Kapolda Akhmad menegaskan bahwa menurut indeks kerawanan dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Jawa Barat hanya diklasifikasikan sebagai daerah yang rentan berdasarkan kondisi geografis. Dia juga menambahkan bahwa pada pemilu sebelumnya, terdapat kejadian pemungutan suara ulang di satu kabupaten.
“Sedangkan indeks kerawanan berdasarkan Polri di wilayah Jabar ini tidak ada kerawanan tinggi tapi sifatnya hanya rawan berdasarkan geografi. Letak TPS butuh waktu ya, dan waktu 2019 ada satu kabupaten yang pemilu ulang kalau tidak salah,” ucap Akhmad.
Dalam upaya untuk mengatasi potensi kerawanan tersebut, Polda Jabar berencana untuk mengerahkan sekitar 19.475 personel polisi yang akan disesuaikan dengan tingkat kerawanan di masing-masing daerah.
Operasi Mantap Brata 2023-2024 telah diinisiasi dan akan melibatkan berbagai pihak, termasuk TNI, Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, guna memastikan kelancaran proses pemilihan.
“Jumlah kekuatan 2/3 kekuatan atau sekitar 19.475 personel, dalam penggunaannya ini di sesuaikan dengan tahapan pemilu dan tingkat kerawanan,” ucap Akhmad.
Pangdam III Siliwangi, Mayjen TNI Erwin Djatniko, dan Pelaksana Tugas Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, juga telah menyatakan komitmen mereka dalam mendukung upaya pengamanan pemilu di wilayah Jawa Barat.
Operasi tersebut dijadwalkan akan berlangsung selama 222 hari, dimulai pada 19 Oktober 2023 hingga 20 Oktober 2024, dengan fokus pada pembangunan narasi persatuan dan kesatuan serta pencegahan polarisasi melalui penanggulangan berita hoaks, isu SARA, dan kampanye negatif lainnya.
Untuk mencapai tujuan ini, Polri akan menerapkan pola pengamanan wilayah atau zonasi, serta melaksanakan operasi nusantara cooling system 2023-2024.
Selain itu, mereka akan membentuk satuan tugas khusus untuk menangani politik uang dan memastikan jalannya pemilu dengan damai.
