Bandung, NyaringIndonesia.com – Kerusakan hutan di Jawa Barat mencapai level mengkhawatirkan. Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyatakan bahwa hanya sekitar 20 persen kawasan hutan di provinsi ini yang masih berfungsi sebagaimana mestinya, sementara 80 persen sisanya mengalami degradasi berat.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Rencana pemulihan hutan akan mulai dijalankan pada Desember 2025. Program ini disiapkan untuk menekan risiko bencana ekologis yang diprediksi meningkat akibat kondisi hutan yang kritis.
“Masih ada 20 persen hutan yang benar-benar berfungsi. Sisanya rusak,” ujar Dedi dalam keterangan resmi Diskominfo Jabar, Selasa (2/12).
Pemprov Jabar akan melakukan rehabilitasi secara bertahap dengan fokus pada penanaman dan perawatan pohon. Masyarakat turut dilibatkan, di mana dua warga akan diberi tanggung jawab mengelola setiap hektare hutan. Mereka akan menerima upah harian sebesar Rp50 ribu.
“Upah itu saya tetapkan lebih tinggi dari standar beberapa daerah agar lebih banyak warga terlibat,” katanya.
Pemulihan tidak hanya mengandalkan pohon berfungsi ekologis. Pemerintah juga menanam kombinasi pohon hutan yang tidak boleh ditebang dengan pohon produktif seperti petai, jengkol, dan nangka. Strategi ini diharapkan memberi manfaat ekonomi jangka panjang bagi warga.
Menurut Dedi, keterlibatan masyarakat menjadi kunci agar perbaikan hutan tidak berhenti pada tahap penanaman, tetapi berlanjut hingga kawasan tersebut pulih dan kembali mampu meredam potensi bencana.
Peringatan tentang ancaman bencana ekologis sebelumnya disampaikan Walhi Jawa Barat. Organisasi lingkungan itu menilai Jabar berpotensi mengalami banjir dan longsor serupa yang terjadi baru-baru ini di Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara bahkan dengan intensitas lebih besar mengingat kondisi bentang alam dan kerusakan lingkungan yang ada.
“Bencana ekologis serupa sangat mungkin terjadi di Jawa Barat, bahkan bisa lebih parah,” ujar Direktur Eksekutif Walhi Jabar, Wahyudin Iwang.
Walhi menilai upaya pencegahan dan pemulihan lingkungan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, masih sangat minim.
