Anggaran senilai Rp60 miliar yang telah direncanakan oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk menambah dua koridor baru Biskita Transpakuan, yaitu koridor 3 dan 4, pada tahun ini telah dihapus dari pagu anggaran.
Menurut Yayat Supriatna dari Tim Akselerasi Pemkot Bogor, anggaran untuk penambahan koridor 3 dan 4 sudah dimasukkan ke dalam program kegiatan Kemenhub tahun ini sekitar Rp60 miliar melalui BPTJ.
Namun, kemungkinan ada skala prioritas yang berbeda sehingga anggaran untuk penambahan dua koridor ini dicoret oleh Kemenhub.
Yayat menyatakan bahwa penundaan penambahan koridor 3 dan 4 bukan karena Pemkot Bogor.
Perencanaan di tingkat kementerian yang berubah, seperti penyesuaian, refocusing, atau perubahan anggaran, menjadi alasan utama.
Dia juga belum dapat memastikan apakah anggaran untuk penambahan dua koridor ini akan dialokasikan kembali oleh Kemenhub pada tahun 2024 mendatang.
Meskipun demikian, untuk tetap meneruskan penambahan dua koridor baru Biskita Transpakuan, Pemkot Bogor mempertimbangkan penggunaan skema Perda Transportasi, di mana di dalam Perda tersebut dapat mengatur pembiayaan model Buy The Service (BTS) dengan anggaran APBD.
Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa sistem transportasi seperti Trans Semarang, Trans Jogja, Trans Jateng, dan Trans Jatim. Hal ini menjadi tergantung pada keputusan Kota Bogor, apakah koridor 3-4 dapat didanai dari dana APBD atau pusat akan melanjutkan pembiayaan.
Yayat menegaskan bahwa melalui Perda dari kota, jika ada kesepakatan, pembiayaan dapat dibagi. Misalnya, pengelolaan 3-4 bisa dilakukan oleh APBD dengan kontraktor yang berbeda dari saat ini.
Dua koridor baru Biskita Transpakuan yang diusulkan oleh Pemkot Bogor terdiri dari koridor 3 (Terminal Bubulak-Sukasari/Lawanggintung) dengan panjang 25,4 kilometer dan koridor 4 (Ciawi-Pomad/Ciparigi) dengan panjang 36,0 kilometer.
