Alasannya adalah kurangnya perhatian terhadap rumah dinas (rumdin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Anies mengkritik kurangnya fokus pemerintah terhadap kesejahteraan prajurit TNI, khususnya terkait fasilitas seperti rumdin.
Menurutnya, aspek kesejahteraan ini harus menjadi prioritas agar prajurit dapat memberikan performa maksimal tanpa terganggu oleh masalah pribadi.
Dalam kampanyenya di Gorontalo, Anies menekankan pentingnya pemikiran pemerintah untuk memastikan prajurit TNI dapat fokus pada tugasnya tanpa kendala kesejahteraan.
Dia mencatat alokasi anggaran Kemenhan sekitar Rp700 triliun dan menyarankan agar dana tersebut digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit.
Anies juga mengingatkan tentang kenaikan gaji prajurit di masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang meningkat sembilan kali. Namun, Anies menyoroti bahwa saat ini hanya terjadi kenaikan tiga kali.
Menurutnya, dukungan yang memadai perlu diberikan kepada prajurit TNI yang diminta untuk bekerja luar biasa.
Kepala Biro Humas Kemenhan, Brigjen TNI Edwin Adrian Sumantha, membantah pernyataan Anies dan menegaskan bahwa klaim tentang separuh prajurit TNI yang tidak memiliki rumah dinas tidak benar.
Edwin menjelaskan bahwa rumah dinas hanya disediakan bagi prajurit TNI yang sudah berkeluarga, sedangkan prajurit yang masih bujangan tinggal di barak.
Saat ini, lebih dari separuh prajurit TNI yang sudah berkeluarga tinggal di rumah dinas, dengan sekitar 350 ribu unit rumah dinas dan sekitar 100 ribu prajurit yang belum memiliki rumah dinas.
