WASHINGTON: AS menolak mengomentari tuduhan terorisme Imran Khan. Amerika Serikat pada hari Senin menolak untuk mengomentari tuduhan terkait terorisme terhadap Ketua PTI Imran Khan, dengan mengatakan pihaknya tidak berpihak pada partai politik.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dalam konferensi pers, juru bicara Departemen Luar Negeri AS Ned Price mengatakan bahwa negara itu “tentu saja” mengetahui laporan tentang tuduhan tersebut.
Namun dia mengatakan ini adalah masalah sistem hukum dan peradilan Pakistan.
“Ini bukan masalah langsung bagi Amerika Serikat, dan itu karena kami tidak memiliki posisi pada satu kandidat atau partai politik versus kandidat atau partai politik lainnya.”
Di kutip NyaringIndonesia.com dari Daily times, Juru bicara Departemen Luar Negeri menambahkan bahwa AS mendukung “penegakan damai prinsip-prinsip demokrasi, konstitusional, dan hukum di Pakistan dan di seluruh dunia”.
AS menolak mengomentari tuduhan terorisme Imran Khan
Mantan perdana menteri itu didakwa di bawah Undang-Undang Anti-Terorisme (ATA) setelah dia mengancam hakim sesi tambahan, Zeba Chaudhry, dan perwira senior Polisi Islamabad pada rapat umum di F-9 Park di ibukota federal pekan lalu.
Tetapi beberapa jam setelah laporan informasi pertama (FIR) didaftarkan terhadap Khan, dia mendapat keringanan dari Pengadilan Tinggi Islamabad (IHC) saat dia mendapatkan jaminan transit hingga 25 Agustus.
IHC juga telah memperhatikan ancaman yang dikeluarkan oleh ketua PTI dan akan mengajukan penghinaan pengadilan kepada mantan perdana menteri hari ini.
Suhu politik di negara itu telah tinggi sejak April – ketika Khan digulingkan dari kantor perdana menteri. Sejak itu, ia telah menggalang pendukung untuk menentang pemerintah dan masalah politik secara teratur dibawa ke pengadilan.
Selain Khan, kepala stafnya, Shahbaz Gill juga menghadapi kasus hasutan karena menghasut kebencian dan pemberontakan di jajaran Angkatan Darat Pakistan.
PTI telah berulang kali menyerukan pembebasan Gill, menuduh bahwa dia telah menghadapi penyiksaan dan pelecehan seksual di tahanan polisi, namun, penegak hukum telah membantah semua tuduhan dan menyerahkan laporan rinci dalam hal ini ke IHC.
