NyaringIndonesia.com– Rangkaian pemilihan umum kepala daerah (Pilkada) telah selesai, dan kini kita memasuki tahap penetapan pemenang di seluruh daerah. Namun, apakah pemilihan ini dapat menghasilkan pemimpin daerah yang benar-benar bekerja demi kepentingan rakyat?
Gelaran demokrasi seharusnya mampu menghasilkan pemimpin yang unggul, bukan sekadar unggul dalam menghimpun massa, tetapi juga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin daerah. Pemimpin yang tidak hanya terpilih, tetapi juga mampu berkomitmen pada kesejahteraan rakyat.
Besarnya Biaya Politik : Sumber Bencana Korupsi
Kita sering mendengar bahwa salah satu calon kepala daerah baru-baru ini mengaku telah mengeluarkan dana kampanye hingga 60 miliar rupiah. Sayangnya, meski dana yang dikeluarkan begitu besar, calon tersebut akhirnya kalah. Jumlah ini sangat tidak rasional untuk meraih satu jabatan publik. Dari mana dana tersebut berasal? Apakah semua itu dilakukan dengan ikhlas? Ini bahkan lebih berbahaya dari perjudian online.
Model demokrasi seperti ini sudah banyak menumbuhkan kepala daerah yang terjerat kasus korupsi. Banyak juga yang bermasalah karena terikat dengan kepentingan para “sponsor politik.” Sampai kapan negeri ini bisa lebih baik?
Beberapa bulan lalu, ribuan calon legislatif (caleg) berlomba merebut kursi jabatan dengan ongkos politik yang luar biasa tinggi. Berbagai cara dilakukan untuk “membeli suara rakyat” dengan harga murah. Salah satu mantan petinggi partai politik bahkan pernah muncul dalam sebuah acara talk show di TV nasional dan mengungkapkan betapa besarnya ongkos politik di Indonesia. Ini adalah praktek demokrasi yang sesat. Lebih sesat lagi, ketika ada anggota dewan yang wacana membolehkan politik uang.
Herannya, ketika wacana tersebut muncul, tidak ada mahasiswa atau ormas keagamaan yang merespons dengan unjuk rasa, meskipun itu jelas melecehkan nilai-nilai agama yang menentang praktik suap-menyuap.
Rendahnya Peran Mahasiswa dan Perguruan Tinggi
Perguruan tinggi, yang seharusnya menjadi “think tank” bagi negara, kini dirasa tidak produktif. Perguruan tinggi dan mahasiswanya tidak cukup berani mengambil peran dalam memajukan demokrasi di Indonesia. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan perguruan tinggi menjadi ruang kontestasi bagi calon pemimpin dimaknai secara negatif. Seharusnya, perguruan tinggi adalah tempat bagi para calon pemimpin untuk berkompetisi secara sehat dan berintegritas.
Perguruan tinggi harus tetap berdiri di sisi netral, independen, dan profesional. Mahasiswa juga seharusnya tidak hanya reaktif dengan melakukan protes di jalan, atau bahkan merusak fasilitas umum, setelah ada kesalahan publik. Sayangnya, tidak banyak yang berinisiatif untuk mengambil posisi preventif demi kepentingan bangsa. Perjuangan mahasiswa terkadang malah terlihat lebih seperti oposisi atau bahkan terkesan mendukung pihak-pihak yang memiliki kepentingan negatif. Wallahualam.
Masih Ada Harapan
Meski praktik dan tabiat korupsi serta manipulasi dalam demokrasi masih kental, tetap ada harapan untuk memperbaiki keadaan. Fenomena terpilihnya Komeng sebagai Anggota DPD RI dan Kukuh Haryanto (seorang pengamen) sebagai anggota DPRD Wonogiri membuktikan bahwa rakyat sebenarnya mendambakan wakil yang benar-benar bersih dan siap bekerja keras untuk kepentingan rakyat.
UMBARA: Pelopor Seleksi Caleg
Universitas Muhammadiyah Bogor Raya (UMBARA), yang terletak di Leuwiliang, Kabupaten Bogor, adalah salah satu dari ribuan perguruan tinggi di Indonesia yang menjadi teladan dalam upaya memajukan demokrasi. UMBARA memberikan kesempatan kepada calon legislatif (caleg) untuk membuktikan kapabilitas mereka melalui kegiatan kampus.
Pada periode kampanye caleg 2024, UMBARA memberi ruang bagi satu caleg untuk maju dan memberikan kuliah umum yang materinya ditentukan oleh kampus. Ini adalah langkah inovatif yang seharusnya menjadi role model bagi kemajuan demokrasi di Indonesia, tanpa mengandalkan ongkos politik yang tinggi. (rdwNI)
Oleh: Ridwan, SE Ak
