Hal tersebut disampaikan oleh Hendra Gunawan, Kepala Diskominfo Kota Cimahi, dalam Forum Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi Tahun 2024, yang berlangsung di The Green Forest Resort, Bandung pada Selasa (20/02).
“Dalam upaya mewujudkan konsep smart city, Diskominfo Kota Cimahi berupaya meningkatkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) agar pelayanan publik dapat dilaksanakan secara lebih efisien dan efektif,” ujar Hendra.
Pesan tersebut sejalan dengan harapan dari Penjabat (Pj) Wali Kota Dicky Saromi yang menekankan pentingnya percepatan peningkatan pelayanan publik serta transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan.
“Kota Cimahi berambisi menjadi ‘Cimahi Campernik’ dalam 20 tahun ke depan, menjadi kota penyangga ibu kota Jawa Barat yang aman, dengan sumber daya manusia yang sehat dan berkarakter, didukung oleh digitalisasi pelayanan dasar dan publik, serta pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,” tambahnya.
Pendekatan tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kota Cimahi tahun 2025, yakni “Perwujudan Stabilitas Perekonomian dan Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia”.
Lebih lanjut, Hendra menyampaikan bahwa Indeks Smart City Kota Cimahi pada tahun 2023 mengalami peningkatan dari 3,48 pada tahun 2022 menjadi 3,51, menempatkannya pada peringkat 4 secara nasional dalam kategori regular dan peringkat 2 di tingkat Provinsi. Sementara itu, Indeks SPBE mencapai 4,02 (sangat baik), menempatkannya pada peringkat ke-4 di Jawa Barat dan peringkat ke-24 secara nasional untuk kategori kabupaten/kota/provinsi.
Hendra juga menjelaskan upaya untuk memudahkan akses masyarakat terhadap layanan publik dengan merencanakan integrasi seluruh layanan publik ke dalam Sistem Masuk Tunggal (Single Sign On/SSO) berbasis smartphone, yang memungkinkan akses melalui perangkat gawai dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) masyarakat.
“Hingga saat ini, Pemerintah Daerah Kota Cimahi telah meluncurkan 141 inovasi layanan publik berbasis website, dan ke depannya akan disederhanakan melalui satu aplikasi berbasis smartphone, termasuk layanan kegawatdaruratan 112, yang dapat diakses tanpa biaya tambahan,” ungkapnya.
Selain itu, Hendra juga menyoroti upaya untuk meningkatkan Indeks Keamanan Informasi, mempercepat penyelenggaraan statistik sektoral, meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi, dan meningkatkan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
Semua upaya tersebut perlu percepatan dan melibatkan kolaborasi dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintah Daerah Kota Cimahi.
Dalam rangka mencapai hal tersebut, Diskominfo Kota Cimahi aktif menghimpun masukan dari masyarakat dan stakeholder terkait. Forum Perangkat Daerah diadakan untuk mensinergikan prioritas pelaksanaan urusan pemerintahan daerah guna merumuskan program, kegiatan, dan sub-kegiatan yang memiliki dampak besar bagi masyarakat.
Melalui Forum Perangkat Daerah ini, penyusunan Rencana Kerja (Renja) Diskominfo akan selaras dengan program dan kegiatan perangkat daerah kota serta hasil Musrenbang di tingkat kecamatan. Selain itu, diharapkan dapat mempertajam indikator serta target kinerja program dan kegiatan perangkat daerah, menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah kota untuk optimalisasi pencapaian sasaran sesuai kewenangan dan sinergitas pelaksanaan prioritas
pembangunan daerah, serta menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat daerah.
Isu strategis Diskominfo Kota Cimahi tahun 2025 mencakup optimalisasi tata kelola pemerintahan berbasis elektronik, implementasi keterbukaan informasi publik, keamanan informasi, serta peningkatan kualitas statistik yang terintegrasi. Berdasarkan isu strategis tersebut, prioritas pembangunan Diskominfo tahun 2025 adalah penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi pelayanan publik melalui penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik (Bidang IKPS).
