Komisi II telah meminta kepada pemerintah untuk tidak melakukan penghapusan tenaga honorer, sejalan dengan rencana pemerintah yang awalnya berencana melakukan penghapusan tenaga honorer paling lambat bulan Desember 2024.
Doli menyatakan bahwa pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk mengangkat pegawai honorer menjadi ASN, dengan jenis ASN yang dialokasikan untuk pegawai non-ASN yaitu Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Menurutnya, sudah ada komitmen antara pemerintah dan DPR untuk mengangkat seluruh tenaga honorer menjadi ASN, terutama P3K.
Politisi dari fraksi Partai Golkar ini mengklaim bahwa aturan pengangkatan sedang disusun untuk menentukan mekanisme, jadwal, dan lokasi di mana pegawai non-ASN akan ditempatkan.
Doli menegaskan bahwa para pegawai non-ASN tidak perlu ragu lagi mengenai nasib mereka, karena sudah ada kepastian status dari pemerintah dan DPR hasil dari perjuangan pegawai non-ASN selama ini.
Pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN, terutama melalui PPPK, merupakan langkah signifikan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan para pegawai yang sebelumnya berstatus non-ASN.
