Bandung, NyaringIndonesia.com – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, secara tegas melarang seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mengadakan rapat di hotel. Kebijakan ini tetap diberlakukan meski pemerintah pusat telah memberikan kelonggaran terkait penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di luar kantor.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Larangan tersebut disampaikan langsung oleh Dedi dalam sebuah video yang diunggah di akun Instagram pribadinya, @dedimulyadi71. Dalam pernyataannya, Dedi meminta seluruh bupati dan wali kota di Jawa Barat untuk memanfaatkan fasilitas kantor pemerintah yang sudah tersedia.
“Pemerintah Provinsi Jawa Barat tetap memutuskan dan meminta seluruh bupati, wali kota kita rapat menggunakan kantor-kantor yang ada. Karena kantor yang ada pun sudah cukup untuk kita rapat,” tegas Dedi.
Langkah ini, menurutnya, merupakan bagian dari strategi efisiensi anggaran. Dana yang biasanya dialokasikan untuk menyewa ruang rapat di hotel akan dialihkan ke sektor-sektor yang lebih mendesak, terutama penyelesaian tunggakan pembayaran layanan BPJS Kesehatan, yang disebutnya masih mencapai lebih dari Rp360 miliar.
“Hutang BPJS kita masih Rp300 miliar, lebih Rp360 miliar,” ujar Dedi.
Lebih jauh, Dedi menegaskan bahwa pengambilan keputusan pemerintahan tidak harus dilakukan di tempat-tempat resmi atau mewah. Menurutnya, ruang kerja yang sederhana pun cukup untuk merumuskan kebijakan.
“Seluruh keputusan bukan diambil hanya di rapat-rapat. Seluruh keputusan diambil di ruang kerja kita masing-masing juga selesai,” imbuhnya.
Ia menyebut bahwa kebijakan ini mencerminkan keberpihakan nyata kepada masyarakat. Masih banyak persoalan mendasar yang perlu ditangani, mulai dari pembangunan infrastruktur, akses pendidikan hingga SMA, perbaikan jaringan irigasi, hingga penataan sanitasi lingkungan.
“Uang-uang yang kita arahkan ini adalah uang hasil ngumpulkan dari peristiwa-peristiwa yang tidak penting, dari kegiatan yang tidak penting, untuk menyelesaikan berbagai problem publik kita,” jelasnya.
Di akhir pernyataannya, Dedi kembali mengingatkan pentingnya menggunakan fasilitas yang sudah tersedia secara maksimal dalam penyelenggaraan pemerintahan.
“Jadi saya, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, sebagai gubernur, meminta seluruh bupati, wali kota kita tetap menjalankan pemerintahan dengan menggunakan fasilitas gedung kantor yang kita miliki,” pungkasnya.
Kebijakan ini menuai beragam tanggapan dari publik dan kalangan pemerintahan, namun dinilai sebagai langkah konkret untuk mengedepankan efisiensi dan keberpihakan pada kebutuhan masyarakat.
======================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
