Cimahi, NyaringIndonesia.com – Di balik lembaran ijazah yang masih tertahan, tersimpan kisah penuh harapan dan tantangan. Bagi banyak sekolah swasta, terutama di jenjang menengah pertama, tunggakan biaya pendidikan menjadi permasalahan yang terus menghantui.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Meskipun ada program bantuan pendidikan dari pemerintah provinsi, kenyataannya, bantuan tersebut tidak selalu sampai ke sekolah yang paling membutuhkan. Hal ini dirasakan langsung oleh para kepala sekolah, salah satunya Kepala SMP PGRI 1 Cimahi, Ahmad Sidiq, yang mengungkapkan kondisi tersebut.
“Program kebijakan pendidikan dari pemerintah provinsi memang lebih banyak menyentuh SMA dan SMK, yang berada langsung di bawah kewenangan provinsi. Sementara untuk SMP, MTs, dan SD masih menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota,” ungkap Ahmad Sidiq saat dikonfirmasi, Kamis (23/10/2025).
Meski demikian, Ahmad menegaskan bahwa pihak sekolah tetap berkomitmen untuk membantu orang tua siswa yang mengalami kesulitan ekonomi.
“Kami, khususnya di SMP PGRI 1, sudah memberikan keringanan sebesar-besarnya untuk orang tua yang mengalami kesulitan. Mereka bisa datang langsung ke sekolah, dan kami tidak memaksakan pembayaran penuh bagi mereka yang kurang mampu,” jelasnya.
Ahmad juga meluruskan anggapan bahwa semua ijazah yang belum dibagikan disebabkan oleh tunggakan biaya. Menurutnya, ada juga kasus di mana ijazah tertahan karena siswa tidak hadir pada proses cap tiga jari, yang merupakan bagian dari prosedur administrasi kelulusan.
“Ada beberapa ijazah yang belum bisa diambil karena siswa yang bersangkutan tidak hadir pada waktu cap tiga jari,” kata Ahmad, menjelaskan lebih lanjut.
Mengenai program Kartu Data Mandiri (KDM), Ahmad menilai bahwa meskipun dampaknya belum langsung dirasakan oleh semua jenjang pendidikan, program ini tetap membawa pengaruh positif. “Banyak sekolah yang terinspirasi dan terdorong untuk melakukan langkah-langkah positif berkat adanya program KDM,” ujarnya.
Di Kota Cimahi sendiri, wacana untuk memfasilitasi masyarakat kurang mampu yang masih memiliki tunggakan biaya sekolah, terutama untuk Dana Sumbangan Pembangunan (DSP) pada saat pendaftaran, sudah mulai dibahas. Pemerintah Kota Cimahi telah melakukan pendataan melalui Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk memastikan bantuan tepat sasaran.
“Pemerintah Kota Cimahi sudah mendata penerima bantuan melalui DTKS. Mereka yang terdaftar akan mendapatkan bantuan untuk meringankan beban biaya sekolah,” jelas Ahmad.
Ia juga menyebutkan bahwa di SMP PGRI 1, bantuan yang telah berjalan mencakup subsidi SPP dan perlengkapan sekolah bagi siswa dari keluarga yang terdaftar dalam DTKS.
“Yang sudah berjalan di sekolah kami adalah bantuan SPP dan perlengkapan sekolah untuk siswa yang terdata di DTKS,” tutupnya.
==================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
