Jakarta, NyaringIndonesia.com – Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, mengungkapkan bahwa Provinsi Jawa Barat mencatat jumlah kasus keracunan tertinggi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara nasional.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!“Di Jabar itu ada 2.000-an kasus,” ujar Ubaid dalam audiensi bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9).
Audiensi tersebut juga dihadiri oleh perwakilan dari Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) dan Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA). Dalam pertemuan itu, JPPI memaparkan temuan berdasarkan laporan masyarakat yang dihimpun melalui skema citizen report card (CRC) sepanjang Januari hingga September 2025.
Menurut Ubaid, hingga 14 September, JPPI mencatat 5.360 kasus keracunan akibat konsumsi makanan MBG di sekolah. Jumlah ini meningkat signifikan setelah pembaruan data pada 21 September, yang menambahkan 1.092 kasus baru.
“Bulan Juni memang sempat turun karena sekolah sedang SPMB atau PPDB, jadi angkanya kecil. Tapi begitu sekolah mulai aktif lagi di Juli, Agustus, dan September saat program MBG digencarkan angkanya langsung melonjak tajam,” jelasnya.
Lima Provinsi dengan Kasus Terbanyak
Berikut data lima provinsi dengan jumlah kasus keracunan MBG terbanyak:
- Jawa Barat – 2.012 kasus
- DI Yogyakarta – 1.047 kasus
- Jawa Tengah – 722 kasus
- Bengkulu – 539 kasus
- Sulawesi Tengah – 446 kasus
“Kalau kasus hanya terjadi di satu kabupaten, mungkin ini soal teknis. Tapi jika hampir terjadi di seluruh provinsi, ini menandakan adanya persoalan sistemik,” tegas Ubaid.
Kritik atas Sistem MBG
JPPI menilai bahwa masalah dalam program MBG tidak hanya sebatas kelalaian teknis di lapangan, melainkan merupakan bentuk kelemahan sistem di tingkat pusat. Ubaid menyebut terdapat kekacauan mulai dari standar operasional prosedur (SOP), aturan teknis, hingga penyusunan menu yang dinilai bermasalah.
“Penyelesaiannya tidak cukup ditangani oleh penyelenggara di daerah, tapi harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat,” tambahnya.
Tujuh Skandal dalam Program MBG
JPPI mengidentifikasi tujuh persoalan utama dalam pelaksanaan MBG:
- Guru dibebani tugas administratif tanpa insentif, termasuk menghitung dan mendistribusikan makanan.
- Adanya konflik kepentingan dalam pengelolaan dapur MBG.
- Kegagalan Badan Gizi Nasional (BGN) menjamin akuntabilitas program.
- Minimnya pengawasan dari masyarakat sipil.
- Terancamnya hak dan keselamatan anak.
- Standar gizi dalam menu yang dipertanyakan.
- Koordinasi lemah antara dinas pendidikan dan dinas kesehatan.
=====================
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News
