LPEM FEB UI Menyoroti Potensi Gagalnya Indonesia Menjadi Negara Maju pada 2045: Tantangan dan Solusi Inklusif

LPEM
Foto InfografisUpah Riil Buruh Tani dan BangunanEdward Ricardo

JAKARTA, Nyaringindonesia.com – Dalam laporan terbaru yang diterbitkan oleh Lembaga Penyelidikan Ekonomi & Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, beberapa catatan kritis disoroti yang menunjukkan potensi Indonesia gagal mencapai status negara maju pada tahun 2045.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Dilansir dari white paper berjudul “Dari LPEM bagi Indonesia: Agenda Ekonomi dan Masyarakat 2024-2029”, Dekan FEB UI, Teguh Dartanto, menyoroti bahwa Indonesia masih jauh dari memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk mencapai status ekonomi tinggi yang sama dengan negara-negara maju lainnya.

Laporan LPEM FEB UI mencatat sejumlah permasalahan, termasuk pertumbuhan ekonomi yang stagnan, pertumbuhan kredit yang terbatas, rendahnya rasio pajak terhadap PDB, serta kontribusi industri yang terus merosot.

Teguh Dartanto menggarisbawahi urgensi untuk mempertimbangkan kembali upaya menuju target Indonesia Emas 2045, menyiratkan bahwa mungkin diperlukan perubahan signifikan dalam pendekatan ekonomi.

Kepala LPEM FEB UI, Chaikal Nuryakin, menegaskan pentingnya mengambil contoh dari negara-negara maju lainnya dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ia menekankan perlunya peningkatan kapasitas riset dan inovasi serta peningkatan kualitas sumber daya manusia.

“Saya rasa ini catatan-catatan yang sangat kritis, apakah mimpi itu realistis atau bukan, atau kita perlu berfikir ulang mengenai Indonesia Emas 2045 atau menjadi Indonesia Cemas 2045,” kata Teguh saat memberikan kata sambutan dalam peluncuran white paper itu di Jakarta, dikutip Selasa (31/10/2023).

Namun demikian, laporan tersebut juga menawarkan solusi alternatif, yakni memperkuat kelas menengah sebagai modal penting bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Chaikal menekankan perlunya peningkatan kesetaraan kesempatan dalam pendidikan, kesehatan, pekerjaan sektor formal, infrastruktur dasar, dan jaminan sosial menyeluruh untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks ini, perlu perhatian terhadap kebijakan ekonomi yang inklusif, yang mengutamakan kelas menengah sebagai pilar penting dalam pertumbuhan ekonomi.

Presiden Joko Widodo juga menekankan pentingnya menghindari jebakan negara berpendapatan menengah, mengutip contoh dari negara-negara Amerika Latin yang belum berhasil melompat maju meskipun telah memiliki peluang untuk melakukannya.

Indonesia dihadapkan pada tantangan yang signifikan, namun dengan pendekatan yang inklusif dan strategi yang tepat, diharapkan Indonesia dapat mengatasi hambatan dan mencapai potensi penuhnya sebagai salah satu kekuatan ekonomi utama di kawasan Asia Tenggara.

“Sudah puluhan kali saya ingatkan karena di negara-negara Amerika Latin, tahun 60, tahun 70 sudah masuk menjadi negara berkembang seperti sekarang kita-yang kita miliki sekarang ini, sampai sekarang mereka tetap menjadi negara berkembang karena saat diberi kesempatan, diberi peluang untuk melompat maju tidak gunakan,” ucap Jokowi.

Berita Utama