Musrenbang RPJPD Kota Cimahi 2025-2045 dianggap sebagai tahap penutupan proses teknokratis yang melibatkan partisipasi masyarakat.
Plt. Wali Kota Cimahi, Dicky Saromi, menyatakan bahwa bulan Mei mendatang akan memulai proses politisasi.
“Kami telah menerima masukan dari berbagai pihak melalui konsultasi dan dari pemerintah provinsi serta pemerintah pusat. Hal ini menegaskan pentingnya menyelesaikan proses ini sesuai dengan semua masukan yang diterima,” ujar Dicky.
Menurut Dicky, konsistensi dalam proses ini penting karena semua dokumen perencanaan, khususnya RPJPD untuk periode 2025-2045, disusun secara bersamaan.
“Oleh karena itu, visi, misi, arah kebijakan, sasaran, dan indikator harus disesuaikan dengan agenda keseluruhan pemerintah pusat dan provinsi, untuk memastikan keselarasan,” harapnya.
Diki menjelaskan bahwa perencanaan untuk 20 tahun ke depan haruslah realistis dan dapat diwujudkan, bukan sekadar wacana yang tidak bisa direalisasikan. Meskipun merupakan rencana jangka panjang, rencana tersebut harus tetap relevan dengan keadaan yang ada.
“Kita harus menyelesaikan momentum ini karena RPJPD akan diserahkan kepada KPU, yang kemudian akan diberikan kepada calon Wali Kota Cimahi untuk menyusun rencananya sendiri. Setiap calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota akan menyusun rencana mereka masing-masing.
Dia menyatakan bahwa perencanaan Musrenbang di Cimahi akan memiliki ciri khas yang berbeda dari kabupaten atau kota lainnya.
“Pemerintah provinsi mengapresiasi pendekatan khas Cimahi sebagai ‘Kota Campernik’. Dari pendekatan ini, Cimahi telah memiliki beberapa agenda dan karakter yang mencerminkan identitasnya sebagai kota Cimahi,” tutupnya, Dicky.
