Rapat Koordinasi Kehumasan Penguatan Pengelolaan Media Sosial diadakan untuk meningkatkan literasi dan pemahaman tentang pengelolaan media sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Cimahi. Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi dan mengoptimalkan pengelolaan media sosial Pemkot Cimahi serta perangkat daerah lainnya agar menjadi saluran komunikasi yang efektif dengan masyarakat.
Kepala Bidang Informasi, Komunikasi Publik, dan Statistik (IKPS) Hendi Purwanda menyatakan harapannya agar media sosial Pemkot Cimahi dapat menjadi sumber informasi pembangunan Kota Cimahi yang akurat dan dapat dipercaya.
Apalagi, kata dia, jumlah pengikut (followers) yang besar, pengelolaannya harus dioptomalkan sehingga media sosial Pemkot Cimahi dapat menjadi sumber informasi yang dapat diandalkan oleh masyarakat.
“Saat ini media sosial menjadi salah satu sarana komunikasi Pemerintah Daerah Kota Cimahi pada masyarakat,” ungkap Hendi, di Aula Gedung B Kantor Pemerintah Daerah Kota Cimahi, Kamis (22/02/2024)
Hal ini sejalan dengan harapan Penjabat (Pj) Wali Kota Cimahi Dicky Saromi yang menginginkan percepatan dalam penyampaian informasi dan komunikasi kepada masyarakat Kota Cimahi.
‘’Pengelolaan media sosial pemerintah harus disertai dengan peningkatan literasi dan edukasi bagi para pengelola dan penggiat media sosial di setiap perangkat daerah,’’ ungkap Dicky.
Diketahui, narasumber dalam acara tersebut, Kepala Laboratorium Grafika Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran Bandung, Anwar Sani, dan Praktisi Media Sosial, Anggia Bonyta, memberikan wawasan tentang Etika Media Sosial dan Pengelolaan Media Sosial di Instansi Pemerintahan.
Pada kesempatan tersebut, mereka berbagi tips dan trik dalam pembuatan konten media sosial yang menarik dan memiliki nilai informasi yang tinggi.
Sementara Anwar Sani menjelaskan bahwa pengelola media sosial harus berfokus pada membangun kepercayaan dengan pengguna (warganet), menampilkan visual yang menarik, merespons cepat komentar atau umpan balik, dan melakukan riset tentang tren yang sedang berlangsung di masyarakat.
Dengan begitu, diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan (engagement) dan jangkauan akun media sosial pemerintah, sehingga dapat mencapai lebih banyak pengguna media sosial. (IKPS)
