Launching SP2D Online melalui aplikasi SIPD dan Aplikasi Uptodate dilakukan oleh Plt. Wali Kota Cimahi, Letkol (Purn.) Ngatiyana didampingi Kepala BPKAD Kota Cimahi Drg. Chanifah Listyarini, Kepala BKPSDMD Kota Cimahi Heri Zaini dan Branch Manager PT. Taspen Bandung Andi Purwadi.
Dalam sambutannya Ngatiyana menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Meskipun meskipun Pemerintah Kota Cimahi telah menerima raihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), namun upaya perbaikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah terus dilakukan.
BACA JUGA: Malam Takbiran, DLH Kota Cimahi Kerahkan Ratusan Petugas dan Kendaraan angkut
Elektronifikasi dalam pengurusan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) menjadi sesuatu hal yang sangat penting karena dapat menjadi salah satu upaya dalam percepatan pencairan belanja daerah. Integrasi ini sudah direncanakan sejak tujuh tahun yang lalu dan baru dapat direalisasikan di tahun ini.
”Dalam Kesempatan ini penerapan SP2D Online baru dimulai dari proses pencairan gaji PNSD Kota Cimahi. Kami berharap ke depannya dapat dilaksanakan untuk seluruh jenis transaksi belanja sehingga berdampak pada belanja publik yang dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Ngatiyana.
Peluncuran SP2D Online melalui aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pemerintahan Daerah) ini bertujuan untuk memudahkan percepatan proses pencairan belanja di masing-masing perangkat daerah sehingga terwujud efisiensi, kecepatan dan transparansi dalam proses pelaksanaan transaksi belanja daerah, yang dalam hal ini Pemerintah Kota Cimahi bekerja sama dengan Bank Jabar Banten (BJB) dan Kemendagri.
Dengan diluncurkannya SP2D Online dan aplikasi Uptodate Ngatiyana berharap perubahan perubahan kearah yang lebih baik lagi dalam pengelolaan keuangan daerah, “Saya berharap kita bersama dapat menyelaraskan pemahaman bahwa dinamika perubahan peraturan keuangan daerah bukan berarti hambatan bagi kita melainkan potensi yang dapat mewujudkan visi Kota Cimahi, menuju Cimahi baru yang maju, agamis dan berbudaya,” tandasnya.***
