BANDUNG, NyaringIndonesia.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyusun langkah-langkah strategis untuk menanggulangi tingginya angka depresi di wilayahnya, yang tercatat sebagai yang tertinggi secara nasional. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi depresi di Jabar mencapai 3,3 persen.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Barat Herman Suryatman mengungkapkan, jumlah Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) di Jabar per tahun 2024 mencapai lebih dari 62 ribu orang.
“Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi semua pihak. Karena itu, kami menggelar pertemuan dengan organisasi profesi psikolog klinis, Kementerian Kesehatan, serta para ahli, untuk merumuskan langkah-langkah efektif dalam menurunkan angka depresi di masyarakat,” ujar Herman saat memberikan keterangan di Gedung Sate, Bandung, Jumat (10/5).
Ia menjelaskan, data SKI mencakup kelompok usia 15 tahun ke atas. Namun, menurutnya, perhatian khusus juga perlu diberikan kepada remaja di tingkat SMP, SMA, dan SMK yang usianya berada di ambang bawah survei.
“Oleh karena itu, kami waspadai kelompok remaja karena mereka juga rentan, meskipun tak langsung tercatat dalam survei,” katanya.
Salah satu strategi utama yang disiapkan ialah memperkuat peran puskesmas dalam layanan psikologi klinis. Saat ini terdapat sekitar 1.100 puskesmas di Jabar yang diharapkan dapat memiliki fungsi tersebut, meskipun keterbatasan jumlah psikolog klinis menjadi tantangan tersendiri.
“Kami akan mendorong penempatan psikolog klinis di puskesmas, terutama yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Namun, untuk puskesmas lain, akan diberikan pelatihan dasar kepada dokter umum mengenai aspek psikologi klinis,” jelasnya.
Pemprov Jabar juga tengah menunggu regulasi teknis dari Kementerian Kesehatan terkait formasi tenaga psikolog di puskesmas, sesuai mandat Undang-Undang Kesehatan yang mengatur penyediaan layanan psikologi klinis di fasilitas kesehatan tingkat pertama.
“Praktiknya, formasi dan regulasi harus disiapkan terlebih dahulu. Yang terpenting saat ini adalah membangun kesadaran bersama bahwa kesehatan jiwa merupakan persoalan serius yang harus segera ditangani,” tegas Herman.
Regulasi tersebut, lanjutnya, juga akan menjadi dasar konsolidasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Jawa Barat, guna menurunkan angka depresi yang tersebar di 27 daerah.
==============
Disclaimer:
Artikel ini bertujuan untuk memperkaya informasi pembaca. Nyaringindonesia.com mengumpulkan informasi ini dari berbagai sumber relevan dan tidak terpengaruh oleh pihak luar.
Jangan lupa untuk terus mengikuti kami untuk mendapatkan informasi terkini berita Nyaring Indonesia lainnya di Google News