Jakarta, NyaringIndonesia.com – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, meresmikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) pada Senin (24/2/2025), sebagai langkah strategis untuk memperkuat perekonomian nasional dan membuka peluang investasi yang lebih luas bagi Indonesia. Peresmian ini dilaksanakan setelah penandatanganan tiga regulasi penting yang menjadi landasan hukum bagi keberadaan Danantara.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Tiga peraturan yang ditandatangani meliputi Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur perubahan ketiga atas UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025 tentang organisasi dan tata kelola BPI Danantara, serta Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 yang menetapkan pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana BPI Danantara.
Penandatanganan ketiga regulasi ini berlangsung di Istana Merdeka, Jakarta, dengan disaksikan oleh para pengurus dan pejabat tinggi terkait dari Danantara. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo juga meresmikan BPI Danantara dengan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), serta Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Selain itu, mantan wakil presiden Indonesia, Jusuf Kalla, Boediono, dan Ma’ruf Amin turut hadir untuk memberikan dukungan terhadap peresmian lembaga tersebut.
Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa keberadaan BPI Danantara merupakan simbol kesiapan Indonesia untuk memperkuat posisi di kancah investasi global. “Danantara Indonesia menyampaikan kepada dunia bahwa kita siap bekerja sama. Indonesia terbuka untuk kolaborasi, bisnis, investasi, dan berbagi kemakmuran,” ujar Prabowo dengan penuh semangat.
Ia juga mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan kesempatan ini guna menciptakan sinergi yang akan membawa dampak positif bagi perekonomian negara.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga mengungkapkan bahwa BPI Danantara telah menerima suntikan dana awal yang cukup signifikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Suntikan dana ini berasal dari hasil efisiensi anggaran yang mengumpulkan lebih dari Rp 300 triliun atau sekitar 20 miliar dolar AS. Dana tersebut sebelumnya terkendala oleh masalah inefisiensi, praktik korupsi, serta pengeluaran yang tidak tepat sasaran.
“Dalam 100 hari pertama pemerintahan kami, lebih dari Rp 300 triliun berhasil diamankan sebagai tabungan negara yang sebelumnya terhambat oleh ketidakberesan dalam pengelolaan anggaran,” jelas Prabowo. Suntikan dana tersebut diperkirakan akan menjadi pendorong utama bagi pengembangan investasi jangka panjang yang dapat memperkuat daya saing Indonesia di pasar internasional.
BPI Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pengembangan industri, dan sektor-sektor lain yang memiliki potensi besar bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dengan keberadaan lembaga ini, pemerintah berharap dapat menciptakan ekosistem investasi yang lebih efisien, transparan, dan berkelanjutan.
Selain itu, Prabowo juga menyampaikan bahwa BPI Danantara akan menjadi lembaga yang membuka berbagai peluang investasi di sektor-sektor strategis. Hal ini diharapkan tidak hanya menarik minat investor domestik, tetapi juga investor internasional yang ingin berkontribusi dalam pembangunan Indonesia.
Dengan adanya pengelolaan yang baik dan sinergi dengan berbagai pihak, BPI Danantara diharapkan dapat berperan penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Keberhasilan peresmian ini menjadi tonggak penting bagi Indonesia untuk mengoptimalkan potensi ekonomi negara dan membuka peluang-peluang baru dalam menghadapi tantangan global yang semakin kompleks.
