Masa sidang dibuka setelah para anggota DPR menjalani masa reses sejak 6 Desember 2023. Dalam rapat tersebut, hanya dihadiri 237 orang secara fisik, 54 anggota izin, sedangkan 338 anggota tidak hadir.
Masa sidang DPR kali ini bertepatan dengan tahapan kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa banyaknya anggota DPR yang absen merupakan tanggung jawab pimpinan.
Meskipun memahami alasan anggota yang harus turun ke dapil masing-masing, Puan berencana untuk meminta seluruh fraksi memberikan perhatian terkait absensi dan mendorong anggotanya untuk hadir dalam rapat-rapat DPR.
“Kami akan meminta seluruh fraksi mengawal dan kemudian bergiliran meminta seluruh anggotanya hadir di Gedung DPR dalam pembahasan hal-hal yang memang harus dibahas,” kata Puan, Selasa (16/1/2024).
Puan menegaskan bahwa di tengah masa kampanye, anggota DPR tetap akan bekerja optimal. Meskipun masa sidang singkat karena akan memasuki reses pada awal Februari 2024, DPR akan memprioritaskan pembahasan 19 rancangan undang-undang (RUU) yang masih dalam tahap Pembicaraan Tingkat I.
“Kami tentu tetap berkomitmen menjalankan tugas konstitusional kami dengan sebaik-baiknya, dan apa yang bisa kami lakukan menjadi tanggung jawab dan kewajiban seluruh anggota DPR untuk bisa melaksanakannya,” kata Puan.
Puan juga menegaskan bahwa DPR akan tetap mengawal pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2024.
Dalam fungsi pengawasan, DPR akan berfokus pada isu-isu, permasalahan, dan pelaksanaan undang-undang di berbagai bidang.
Puan memastikan bahwa Pemilu 2024 akan diawasi secara demokratis dan memastikan hak rakyat untuk menjalankan kedaulatannya.
Meskipun absensi anggota DPR selama masa persidangan telah menjadi kecenderungan, tercatat bahwa rata-rata selama masa persidangan II hanya 293 anggota DPR atau 50,96% yang menghadiri paripurna.
Peneliti Formappi, Taryono, menyoroti bahwa kinerja DPR selama 2023 terfokus pada kegiatan kampanye pemilu, mencatat bahwa hanya lima dari 37 RUU yang ditargetkan berhasil disahkan pada tahun tersebut.
Ia menyebut bahwa sibuknya anggota DPR dalam kampanye di dapil masing-masing dapat mempengaruhi kinerja legislatif mereka.
