Jakarta, NyaringIndonesia.com – Peran Kantor Wilayah (Kanwil) dan Kantor Pertanahan (Kantah) di daerah semakin krusial dalam memperkuat citra dan komunikasi publik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Hal itu disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, dalam kegiatan Sosialisasi Strategi Komunikasi, Informasi Publik, dan Layanan Pengaduan yang digelar secara daring pada Senin (21/07/25).
“Rekan-rekan di daerah adalah perpanjangan tangan kementerian dalam membangun kepercayaan publik. Untuk itu, soliditas internal dan komunikasi eksternal harus terus dijaga,” tegas Pudji di hadapan lebih dari 1.000 peserta dari seluruh Indonesia.
Menurut Pudji, tugas kehumasan bukan hanya milik pusat, tetapi juga melekat pada peran Kanwil dan Kantah. Mereka adalah ujung tombak yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karenanya, ia menekankan pentingnya penyampaian informasi yang mudah dipahami dan penanganan aduan masyarakat secara responsif.
“Komunikasi publik yang baik adalah senjata utama kita dalam mencegah distorsi informasi yang bisa merugikan institusi. Jangan sampai kita panik saat krisis datang. Kita harus siap, bijak, dan tetap tenang,” ujarnya.
Sekjen ATR/BPN juga menyoroti pentingnya pelayanan publik yang humanis. Ia mengibaratkan pegawai kementerian sebagai pelayan masyarakat, di mana keramahan, senyum, dan sikap sigap menjadi kunci utama keberhasilan pelayanan.
“Kalau masyarakat datang marah, bagaimana kita bisa mengubah itu menjadi senyuman? Kuncinya ada pada cara kita menyambut dan melayani. Senyum, sapa, dan salam—itu kekuatan kita,” tuturnya.
Dalam kegiatan yang juga dihadiri Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Kepala Biro Humas dan Protokol, Harison Mocodompis, terungkap pula bahwa sepanjang Januari hingga pertengahan 2025, Kementerian ATR/BPN telah menerima lebih dari 135 ribu aduan masyarakat. Sebagian besar telah ditindaklanjuti, namun masih ada sejumlah aduan yang perlu penanganan lebih lanjut.
“Jika tidak ditangani secara serius, aduan-aduan itu bisa mengikis kepercayaan publik. Ini tantangan yang harus kita jawab bersama,” tegas Pudji.
Sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya kementerian untuk meningkatkan kapasitas kehumasan dan pelayanan publik di seluruh unit kerja daerah.
Dihadiri oleh seluruh Kepala Kanwil BPN Provinsi, Kepala Kantah Kabupaten/Kota, serta pejabat struktural terkait, kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi komunikasi internal dan eksternal dalam mendukung transformasi menuju pelayanan pertanahan kelas dunia.
